IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tiga agenda strategis, dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2026 sebagai upaya memperluas pemanfaatan produk, dan layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat kesejahteraan finansial masyarakat.
Tiga agenda tersebut meliputi penyusunan strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat; integrasi literasi dan inklusi dengan pengawasan market conduct, pelindungan konsumen, serta financial health; dan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan agar menghasilkan program yang konkret dan berkelanjutan.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026
Menurut Dicky, POKJA LIKS memiliki peran strategis sebagai mitra OJK dalam merumuskan kebijakan sekaligus menggerakkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan literasi dan inklusi dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health, serta memperkuat sinergi antarpihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Dicky, dalam rilis tertulis, Selasa, 21 Juli 2026,
Ia menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak cukup hanya menambah pengetahuan masyarakat, tetapi harus mampu mendorong perubahan perilaku sehingga masyarakat semakin percaya dan aktif memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah.
Karena itu, menurutnya, pengembangan literasi harus berjalan seiring dengan penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan pelindungan konsumen agar inovasi di sektor keuangan syariah tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis, perwakilan organisasi profesi dan kemasyarakatan di bidang ekonomi syariah, asosiasi industri, Self Regulatory Organization (SRO), akademisi, tokoh perempuan, influencer, serta jajaran internal OJK.
Sementara itu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK sekaligus Koordinator Utama POKJA LIKS, M. Ismail Riyadi, mengatakan sejak dibentuk pada 2024, POKJA LIKS telah berkontribusi dalam menyusun berbagai rekomendasi dan evaluasi yang menjadi dasar penyempurnaan program literasi dan inklusi keuangan syariah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam memperluas jangkauan program, menjaga keberlanjutan pelaksanaan, serta mengubah pemahaman masyarakat menjadi penggunaan nyata terhadap produk keuangan syariah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah menjalankan sejumlah program edukasi seperti Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), dan School of Syariah (SOS).
Di sisi inklusi, OJK juga mendorong business matching melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), serta memperluas pemanfaatan produk dan layanan melalui Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS).
Melalui penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, OJK berharap literasi dan inklusi keuangan syariah dapat berkembang lebih merata, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (lid)
