IDETORIAL.com, Jakarta — Kementerian Kehutanan bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan proyek Monitoring and Enhancement of Remote Sensing for National Forest Inventory (MERANTI) untuk memodernisasi sistem pemantauan hutan Indonesia.
Dalam rilis tertulis, Selasa, 15 September 2026, proyek yang mendapat dukungan Pemerintah Norwegia tersebut bernilai 4,83 juta dolar AS dan akan dilaksanakan selama 2026 hingga 2028. Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dengan memanfaatkan teknologi digital dan data penginderaan jauh.
Indonesia memiliki sekitar 96 juta hektare hutan, atau hampir separuh dari luas daratan nasional. Kawasan tersebut mencakup hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 40 juta masyarakat.
Melalui MERANTI, pemerintah akan mengembangkan IHN 2.0 untuk menghasilkan data hutan yang lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini akan menggabungkan data lapangan dengan data satelit sehingga pemantauan dapat dilakukan lebih luas dan dalam waktu yang lebih singkat.
Penguatan tersebut juga akan menjangkau kawasan yang selama ini sulit dipantau, termasuk hutan mangrove di wilayah pesisir dan hutan yang dikelola masyarakat.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah mengatakan ketersediaan data kehutanan yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu syarat penting dalam pengelolaan hutan.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, merencanakan pembangunan, memantau kondisi sumber daya hutan, mengevaluasi pengelolaan hutan, serta memenuhi kebutuhan pelaporan nasional dan internasional.
“Data kehutanan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemantauan kondisi sumber daya hutan, evaluasi pengelolaan hutan, serta penyusunan berbagai laporan nasional dan internasional,” kata Ade.
Kebutuhan terhadap data hutan yang kredibel juga berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri pada 2030 dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU diproyeksikan berkontribusi sekitar 58 persen terhadap target penurunan emisi tersebut.
Data hutan yang transparan dan terpercaya juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama iklim internasional sekaligus membuka peluang memperoleh pendanaan iklim berbasis kinerja.
Penasihat Bidang Hutan dan Iklim Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, Esben Marcussen, mengatakan kualitas data menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan aksi iklim.
Menurutnya, dukungan Norwegia terhadap MERANTI diarahkan untuk membantu memodernisasi Inventarisasi Hutan Nasional dan memperkuat keterhubungannya dengan sistem pemantauan hutan nasional.
Sementara itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal mengatakan MERANTI dirancang untuk memperkuat sistem yang dimiliki Indonesia, bukan menggantikannya.
“Ini adalah sistem dan data milik Indonesia. Peran kami adalah membantu memperkuatnya dengan menghadirkan pengalaman, standar, serta pendekatan teknis berskala internasional,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, FAO akan mendukung pengumpulan data lapangan pada sedikitnya 500 klaster IHN di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut kemudian akan dipadukan dengan data satelit untuk menghasilkan analisis kondisi hutan yang lebih komprehensif.
FAO juga akan membantu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk penerapan penjaminan dan pengendalian mutu.
Selain itu, portal web IHN yang baru akan diintegrasikan dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) untuk memperkuat sistem pemantauan hutan Indonesia.
MERANTI juga akan berjalan berdampingan dengan program Accelerating Innovative Monitoring for Forests (AIM4Forests) yang didukung Pemerintah Inggris.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan penginderaan jauh dan pemantauan geospasial, meningkatkan ketersediaan serta keterhubungan data kehutanan nasional, sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam mengakses pendanaan iklim.
Dengan penguatan sistem tersebut, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan hutan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
(Lidia)
