Seleksi Taruna Akpol Panda NTT Diprotes, Massa Desak Kapolri Evaluasi Hasil Rekrutmen

IDETORIAL.com, Kupang – Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda NTT dan Gedung DPRD NTT, Kamis, 16 Juli 2026.

Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif memprotes hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Pengiriman Daerah (Panda) NTT Tahun Anggaran 2026, yang dinilai belum berpihak kepada putra-putri asli NTT.

Dalam aksinya, Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif menilai enam kuota Taruna Akpol untuk Panda NTT didominasi peserta yang dianggap bukan berasal dari daerah tersebut. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi hasil seleksi, agar kuota afirmasi benar-benar diperuntukkan bagi putra-putri daerah.

Salah satu aktivis, Sarah Lery Mboeik, mengatakan persoalan serupa telah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, rekrutmen Taruna Akpol Panda NTT lebih banyak diisi anak pejabat, maupun peserta dari luar daerah, yang memanfaatkan perpindahan administrasi kependudukan untuk memenuhi persyaratan domisili.

“Kami datang karena DPRD tidak pernah sensitif. Anak-anak NTT yang telah diberi afirmasi justru ditiadakan oleh anak-anak pejabat,” ujar Sarah.

Baca juga: Wawali Serena Minta ASN Tinggalkan Birokrasi Lamban

Ia meminta agar kuota afirmasi diisi sepenuhnya oleh putra-putri NTT, termasuk mengalokasikan 30 persen kuota bagi calon taruni. Menurutnya, kebutuhan polisi wanita di NTT masih cukup tinggi, terutama untuk menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dukungan terhadap tuntutan tersebut juga disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu. Ia menilai proses seleksi perlu dibuka secara transparan kepada publik dan meminta DPRD NTT memanggil Polda NTT untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen Taruna Akpol Panda NTT.

“Transparansi dalam rekrutmen Taruna Akpol menjadi hal yang penting. Karena itu kami meminta DPRD NTT memfasilitasi rapat dengan Polda NTT, agar seluruh proses seleksi dapat dijelaskan kepada publik,” ujar Djemi.

Menanggapi aspirasi Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif, Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Uly, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polda NTT. DPRD, kata dia, ingin memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Polda NTT, agar seluruh proses rekrutmen dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Julius.

Sementara itu, Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin mengusulkan agar kedepan proses rekrutmen Taruna Akpol di NTT, turut mempertimbangkan unsur kearifan lokal, seperti kemampuan berbahasa daerah, sebagai bagian dari kebijakan afirmasi bagi putra-putri NTT. Ia juga mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif antara Polda NTT, pemerintah daerah, dan DPRD sejak awal proses seleksi.

“Komunikasi antara Polda NTT, pemerintah daerah, dan DPRD juga harus dibangun sejak awal, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” kata Ana Waha Kolin.

Menanggapi protes tersebut, Polda NTT menegaskan seluruh enam calon Taruna Akpol Panda NTT Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk ketentuan domisili sebagaimana diatur dalam pengumuman penerimaan Taruna/Taruni Akpol.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal.

“Kami menghormati perhatian dan masukan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri. Sebagai bentuk transparansi, kami menyampaikan fakta-fakta administrasi berdasarkan hasil verifikasi Panitia Daerah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Henry.

Baca juga: Kasus 3 Santri Dibakar, Ombudsman RI Desak Penegakan Hukum Transparan

Ia menjelaskan, hasil verifikasi bersama Disdukcapil menunjukkan keenam peserta telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk masa domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi data maupun perpindahan domisili yang bertentangan dengan regulasi.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib, dimulai dari Mapolda NTT dan berakhir di Gedung DPRD NTT dengan pengawalan aparat kepolisian.

Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif berharap tuntutan mereka mendapat perhatian serius, agar proses rekrutmen Taruna Akpol di masa mendatang, lebih transparan serta memberikan ruang yang lebih besar bagi putra-putri asli Nusa Tenggara Timur. (lid)