IDETORIAL.com, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi membangun sektor jasa keuangan yang tangguh dan adaptif di tengah dinamika global.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity di Jakarta, Selasa , 14 Juli 2026.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan tata kelola yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Menurut Sophia, dunia saat ini menghadapi lanskap risiko yang semakin kompleks. Ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh seluruh organisasi, termasuk sektor jasa keuangan.
Ia menegaskan bahwa konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sophia berharap berbagai gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kredibilitas lembaga serta meningkatkan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Ia menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menilai transformasi digital harus menjadi pendorong produktivitas nasional, bukan sekadar tujuan pembangunan.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Edwin, tata kelola yang baik justru memperkuat inovasi karena mampu membangun kepercayaan publik dan menjadikan kepatuhan sebagai pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan pakar dan praktisi dari berbagai institusi nasional maupun internasional, termasuk Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid itu diikuti lebih dari 20.000 peserta, terdiri atas regulator, pimpinan lembaga jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (Lid)
