IDETORIAL.com, Sikka – Penanganan dampak gempa bumi berkekuatan M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum berakhir. Masa tanggap darurat di Kabupaten Sikka diperpanjang hingga 11 September 2026, sementara pemerintah bersama organisasi kemanusiaan masih memetakan kebutuhan warga terdampak dan kesenjangan dukungan di lapangan.
Perpanjangan masa tanggap darurat menjadi sinyal bahwa respons terhadap dampak gempa masih membutuhkan penanganan lanjutan. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah dan para mitra kemanusiaan kini memperkuat koordinasi agar kebutuhan masyarakat yang terdampak tidak terlewat.
Salah satu fokus utama dalam masa perpanjangan ini adalah melakukan kaji kebutuhan bersama atau joint needs assessment. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan warga secara lebih konkret sekaligus mengidentifikasi dukungan yang masih belum terpenuhi.
Koordinasi melibatkan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Komunitas Fasar Sikka.
Direktur Respons Kedaruratan Regional III BNPB Nelwan Harahap, dalam siaran pers, Jumat, 4 September 2026 menyampaikan perkembangan penanganan darurat di Kabupaten Sikka. Dari pemerintah daerah, Sekretaris BPBD Kabupaten Sikka Muhammad Karim memaparkan kebutuhan dukungan sekaligus sejumlah kesenjangan yang masih ditemukan dalam respons bencana.
Unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan kemudian menyepakati pembagian peran untuk melanjutkan respons selama masa tanggap darurat. Unsur BNPB Steering Element sekaligus pendiri HFI, Victor Rembeth, menyebut masa tanggap darurat di Sikka diperpanjang hingga 11 September 2026.
Dalam masa tersebut, kaji kebutuhan bersama dikoordinasikan Karitas KWI dengan pos koordinasi di UNIMOF. Hasil pemetaan kebutuhan diharapkan menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang lebih tepat, terutama bagi warga yang masih membutuhkan bantuan setelah fase awal penanganan bencana.
Respons juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat sipil. Mahasiswa UNIMOF, Orang Muda Katolik Keuskupan Maumere, pemuda gereja, dan Pos Terpadu GMIT dilibatkan dalam persiapan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak.
Victor menilai kolaborasi lintas unsur menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat dinilai perlu berbagi peran agar respons tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata warga di lapangan.
BNPB mengapresiasi keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang telah bergerak sejak awal bencana. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat prinsip koordinasi, integrasi, dan kemitraan dalam penanganan kedaruratan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 11 September, pekerjaan penanganan gempa di Sikka masih berlanjut. Pemerintah dan para mitra kini dituntut memastikan tidak ada kebutuhan warga terdampak yang luput dari pemetaan maupun dukungan, sekaligus memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kondisi masyarakat di lapangan. (Lid/BNPB)
