IDETORIAL.com, Flores – Pendataan kerusakan rumah pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 belum sepenuhnya rampung.
Dari 102.384 unit rumah yang masuk dalam data awal sasaran pendataan, baru 51.591 unit atau sekitar 50,39 persen yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Dari jumlah rumah yang sudah diverifikasi tersebut, sebanyak 23.835 unit dinyatakan mengalami kerusakan, terdiri dari 2.382 rumah rusak berat, 7.276 rusak sedang, dan 14.177 rusak ringan.
Sementara 27.756 unit rumah lainnya dinyatakan tidak mengalami kerusakan.
Angka tersebut masih bersifat dinamis. Sebab, proses verifikasi di tujuh kabupaten terdampak masih terus berlangsung. Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pemeriksaan dan pemadanan data untuk memastikan kondisi rumah di lapangan sekaligus menghindari kesalahan dalam penetapan calon penerima bantuan.
Dengan kata lain, angka 23.835 rumah rusak belum menjadi gambaran akhir dampak gempa. Masih terdapat sekitar separuh dari data awal rumah terdampak yang belum selesai diverifikasi.
BNPB bersama pemerintah daerah melakukan penyandingan data secara bertahap melalui sistem by name by address (BNBA). Data ganda, data yang belum terverifikasi, hingga temuan rumah rusak yang baru muncul di lapangan juga harus diperiksa kembali.
Manggarai Timur Catat Kerusakan Berat Terbanyak
Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian serius. Dari 24.392 rumah dalam data awal, baru 7.366 unit yang diverifikasi.
Hasil sementara mencatat 1.078 rumah rusak berat, 1.499 rusak sedang, 2.085 rusak ringan, dan 2.704 rumah tidak mengalami kerusakan.
Data tersebut masih terus disepadankan dengan data kependudukan berdasarkan hasil pendataan harian.
Di Kabupaten Manggarai, dari 22.758 unit data awal, sebanyak 7.089 rumah telah diverifikasi. Sebanyak 448 rumah masuk kategori rusak berat, 1.262 rusak sedang, 1.279 rusak ringan, dan 4.100 rumah dinyatakan tidak mengalami kerusakan.
Hasil verifikasi berikutnya akan menjalani proses penyandingan data dan uji publik bersama pemerintah daerah.
Manggarai Barat Hampir Tuntas
Berbeda dengan sejumlah daerah lainnya, proses verifikasi di Kabupaten Manggarai Barat telah mendekati seluruh data awal.
Dari 12.613 rumah yang masuk data awal, sebanyak 12.367 unit atau sekitar 98 persen telah diverifikasi.
Hasil sementara menunjukkan 468 rumah rusak berat, 1.930 rusak sedang, 4.187 rusak ringan, dan 5.782 rumah tidak mengalami kerusakan.
Hasil penilaian tersebut masih harus diverifikasi kembali oleh ketua tim di tingkat kecamatan.
Sementara di Kabupaten Ngada, sebanyak 7.544 dari 12.297 rumah telah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 126 rumah rusak berat, 911 rusak sedang, 2.910 rusak ringan, dan 3.597 tidak mengalami kerusakan.
Nagekeo Temukan Data Tambahan
Di Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi dilakukan terhadap 15.929 rumah dalam data awal.
Hasil sementara mencatat 218 rumah rusak berat, 1.523 rusak sedang, 3.475 rusak ringan, dan 10.713 rumah tidak mengalami kerusakan.
Namun, proses pendataan juga menemukan tambahan rumah rusak yang sebelumnya belum masuk dalam data awal.
Pemerintah daerah kini melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan data tambahan tersebut memenuhi ketentuan verifikasi sebelum dimasukkan dalam data resmi.
Di Kabupaten Sikka, verifikasi baru mencakup 1.001 dari 4.248 rumah dalam data awal. Hasilnya, 43 rumah rusak berat, 137 rusak sedang, 184 rusak ringan, dan 637 tidak mengalami kerusakan.
Sedangkan di Kabupaten Ende, baru 295 dari 10.147 rumah dalam data awal yang diverifikasi. Dari jumlah tersebut, satu rumah dinyatakan rusak berat, 14 rusak sedang, 57 rusak ringan, dan 223 tidak mengalami kerusakan.
Angka Kerusakan Menjadi Dasar Bantuan
Bagi pemerintah, proses verifikasi bukan sekadar mencatat jumlah bangunan yang rusak. Data tersebut akan menjadi dasar menentukan bentuk dan sasaran intervensi pemulihan pascabencana.
Karena itu, BNPB mendorong pemerintah daerah mempercepat verifikasi dan validasi sekaligus melakukan uji publik terhadap hasil pendataan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah nantinya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria berdasarkan tingkat kerusakan dan data kependudukan yang telah tervalidasi.
Selain pendataan rumah, BNPB juga mendampingi pemerintah daerah menyusun kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
Kedua dokumen tersebut disusun secara paralel dengan proses verifikasi agar kebutuhan pemulihan dapat dihitung berdasarkan kondisi kerusakan yang telah terukur.
Dengan verifikasi yang baru mencapai 50,39 persen, peta kerusakan akibat gempa M7,7 Flores masih belum final.
Sebanyak 23.835 rumah memang telah terkonfirmasi rusak, tetapi angka tersebut masih berpotensi berubah seiring masuknya data baru dan selesainya pemeriksaan di lapangan.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan pendataan, tetapi memastikan setiap angka benar-benar menggambarkan kondisi warga yang terdampak.
Akurasi data akan menentukan siapa yang menerima bantuan, berapa besar kebutuhan pemulihan, serta seberapa tepat pemerintah merancang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di tujuh kabupaten terdampak.
(Lidia/BNPB)
