IDETORIAL.com, Jakarta – Mayoritas generasi muda di dunia, termasuk Indonesia, masih memiliki keinginan kuat untuk membangun keluarga. Namun, ketidakamanan ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan yang stabil, dan terbatasnya akses terhadap perumahan menjadi faktor utama yang membuat mereka menunda keputusan tersebut.
Temuan itu terungkap dalam Demographic Futures Survey yang dirilis Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bertepatan dengan peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) 2026. Survei yang melibatkan 100 ribu responden berusia 18–39 tahun di 73 negara ini membantah anggapan bahwa generasi muda enggan menikah atau memiliki anak.
Hasil survei menunjukkan, 88 persen responden menilai keamanan finansial sebagai syarat utama untuk menjadi orang tua, disusul pekerjaan yang stabil (87 persen) dan kesiapan emosional (85 persen). Selain itu, 57 persen responden menyebut persoalan ekonomi dan perumahan sebagai hambatan terbesar dalam membangun keluarga, sementara lebih dari dua pertiga responden tetap menginginkan hubungan yang berujung pada pernikahan atau hidup bersama pasangan.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami,dalam rilis tertulis, Kamis, 9 Juli 2026 mengatakan, penurunan angka fertilitas tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya keinginan generasi muda untuk berkeluarga.
“Orang muda ingin memiliki masa depan yang stabil. Ketika mereka menunda untuk berkeluarga, itu merupakan respons rasional terhadap kondisi yang belum mendukung, seperti ketidakstabilan ekonomi dan minimnya dukungan sosial. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berbasis hak dan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia menyatakan terus memperkuat kebijakan kependudukan agar generasi muda memiliki kesempatan yang sama dalam merencanakan masa depan dan membangun keluarga sesuai aspirasi mereka.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, yang diwakili Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa generasi muda merupakan aktor penting dalam pembangunan nasional.
Menurut Isyana, anak muda bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mitra strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendukung kreativitas, produktivitas, dan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan pembangunan kependudukan harus memastikan setiap generasi muda memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang kondusif.
Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, pemerintah mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembangunan lintas sektor agar generasi muda tidak hanya dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sejak saat ini.
UNFPA menilai peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 menjadi momentum bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi hambatan ekonomi dan sosial yang dihadapi generasi muda.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, anak muda diharapkan dapat mewujudkan aspirasi membangun keluarga sekaligus berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. (lid)
