IDETORIAL.com, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meraih peringkat kedua kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang Awarding Anti-Kecurangan Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta.
Dalam kategori tersebut, Provinsi Bali menempati peringkat pertama, NTT di posisi kedua, sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di peringkat ketiga.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, Rabu, 18 November 2026 mengatakan pengendalian kecurangan menjadi bagian penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan JKN. Praktik kecurangan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Upaya tersebut diperkuat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan kebijakan, penguatan tata kelola, serta sistem pengawasan dan pelaporan.
Menurut Pujo, pengendalian kecurangan semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah peserta JKN. Per 1 November 2026, program tersebut telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan kepesertaan itu turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan. Karena itu, pengendalian kecurangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Forum ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta pengawasan dan akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan JKN.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, industri asuransi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan,” tegas Vetty.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dan tim yang dinilai memiliki komitmen dalam membangun budaya anti-kecurangan pada penyelenggaraan JKN.
Untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Bali meraih peringkat pertama, NTT peringkat kedua, dan NTB peringkat ketiga. Sementara kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik diraih Bali sebagai terbaik pertama, Riau terbaik kedua, dan Jawa Barat terbaik ketiga.
Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan serta menjaga integritas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN.
(Lidia)