IDETORIAL.com, Kupang – Deputy Director United Nations Information Centre (UNIC) Indonesia, Siska Widyawati, mengajak jurnalis di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengedepankan prinsip kemanusiaan, akurasi, dan etika dalam memberitakan isu migrasi.
Media dinilai memiliki peran penting membentuk pemahaman publik terhadap pekerja migran, pengungsi, pencari suaka, hingga korban perdagangan orang.
Pesan tersebut disampaikan Siska saat memberikan sambutan dalam kegiatan Journalist Training and Fellowship yang diselenggarakan International Organization for Migration (IOM) Kupang bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Siska, pemberitaan migrasi tidak sekadar melaporkan perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi juga menceritakan kehidupan, harapan, keberanian, dan berbagai risiko yang dihadapi manusia dalam mencari kehidupan yang lebih baik.
“Ketika kita memberitakan migrasi, kita tidak hanya sedang melaporkan sebuah peristiwa. Kita sesungguhnya sedang menceritakan kehidupan manusia,” kata Siska.
Ia menjelaskan, migrasi merupakan bagian dari sejarah kehidupan manusia. Perpindahan dilakukan untuk berbagai alasan, mulai dari mencari keselamatan, pekerjaan, pendidikan, hingga kesempatan hidup yang lebih baik.
Namun, dalam pemberitaan, migrasi sering kali hanya digambarkan sebagai persoalan atau krisis. Padahal, di balik setiap perpindahan manusia terdapat cerita keluarga, harapan, serta ketidakpastian yang perlu dipahami secara lebih utuh.
Siska mengatakan, Indonesia memiliki posisi penting dalam dinamika migrasi dunia. Indonesia menjadi negara asal jutaan pekerja migran yang berkontribusi terhadap kehidupan keluarga dan perekonomian nasional. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjadi negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka yang meninggalkan negara asal akibat konflik, penindasan, kekerasan, maupun persekusi.
Ia merujuk data dalam kerangka acuan kegiatan IOM yang mencatat lebih dari 5,3 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri hingga September 2025.
Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan kehidupan jutaan keluarga yang berkaitan erat dengan mobilitas manusia.
Di sisi lain, berbagai persoalan masih membayangi migrasi, seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, eksploitasi tenaga kerja, hingga penyebaran informasi keliru mengenai migrasi.
Dalam situasi tersebut, Siska menilai media memiliki tanggung jawab besar karena tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami persoalan.
Ia mengingatkan, pilihan judul, foto, dan kata-kata dalam pemberitaan dapat membangun empati, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketakutan, provokasi, bahkan stigma terhadap kelompok tertentu.
“Sebuah judul berita dapat membangun empati, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan, bahkan provokasi. Sebuah foto jurnalistik dapat menggugah solidaritas, tetapi juga dapat memperkuat stigma dalam benak pembacanya,” ujarnya.
Karena itu, Siska mengajak jurnalis menerapkan lima prinsip dalam panduan IOM tentang peliputan migrasi yang beretika atau Narrating Migration. Kelima prinsip tersebut meliputi mengutamakan fakta, memahami hukum, menjunjung kemanusiaan, memberikan ruang bagi berbagai suara, dan menantang ujaran kebencian.
Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan nilai dasar jurnalistik yang mengedepankan akurasi, independensi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia memahami pekerjaan jurnalistik menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan tenggat waktu, persaingan kecepatan pemberitaan, perkembangan media sosial, hingga tuntutan menghasilkan berita yang menarik perhatian publik.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat jurnalis mengorbankan akurasi, independensi, dan martabat manusia.
Siska juga menegaskan bahwa jurnalisme kritis tetap dibutuhkan untuk mengungkap pelanggaran, mempertanyakan kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang. Namun, sikap kritis harus disertai kepekaan terhadap masyarakat yang terdampak pemberitaan.
Ia mencontohkan korban perdagangan orang yang tidak boleh mengalami penderitaan berulang akibat identitasnya terungkap atau kisahnya disajikan secara sensasional.
Demikian pula pekerja migran dan pengungsi yang tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pemberitaan. Mereka merupakan manusia yang memiliki suara, pengalaman, hak, dan martabat.
Lebih lanjut, Siska menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang media sebagai mitra penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan masyarakat inklusif.
Melalui IOM, UNHCR, dan berbagai badan PBB lainnya, PBB bekerja bersama pemerintah, masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merespons tantangan mobilitas manusia.
Namun, kemitraan dengan media bukan berarti mengharapkan pemberitaan yang selalu positif terhadap PBB. Sebaliknya, media diharapkan tetap independen, kritis, berimbang, dan berbasis fakta, termasuk berani mengajukan pertanyaan sulit.
“Kami membutuhkan jurnalisme yang kritis, berimbang, berbasis fakta, dan berani mengajukan pertanyaan sulit. Karena pada akhirnya, kita memiliki kepentingan yang sama: memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya,” tegasnya.
Siska berharap pelatihan selama dua hari tersebut tidak hanya memperkaya pengetahuan jurnalis mengenai isu migrasi, tetapi juga melahirkan gagasan liputan yang lebih mendalam, beragam, dan dekat dengan pengalaman masyarakat.
Khusus bagi jurnalis NTT, ia menilai perspektif lokal sangat penting karena wilayah ini memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan berbagai persoalan mobilitas manusia.
Ia juga berharap kegiatan tersebut menjadi awal komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antara media, IOM, dan keluarga besar PBB di Indonesia.
Menutup sambutannya, Siska mengingatkan jurnalis agar selalu menempatkan manusia sebagai pusat pemberitaan.
“Di balik setiap angka migrasi, ada manusia. Di balik setiap peristiwa, ada kehidupan. Dan di balik setiap berita yang kita tulis, ada tanggung jawab terhadap mereka yang kisahnya kita ceritakan,” pungkasnya.
(Lidia)