IDETORIAL.com, Jakarta – Biro Perempuan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak aparat penegak hukum menangani dugaan tindak kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel.
Biro Perempuan PGI menegaskan, jabatan, kekayaan, pengaruh politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan tanpa tekanan maupun intimidasi.
Narasumber Biro Perempuan PGI, Ridayani Damanik, Rabu, 18 November 2026 menyampaikan sikap tersebut melalui pernyataan resmi berjudul Kekerasan Seksual dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Gereja Menuntut Perlindungan dan Keadilan.
Dalam pernyataan tersebut, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya kekerasan seksual di berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, institusi keagamaan hingga ruang publik.
PGI secara khusus menyoroti dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik di Kabupaten Kupang. Kasus tersebut dinilai memperlihatkan bahwa penyalahgunaan relasi kuasa dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan tidak boleh ditoleransi dalam keadaan apa pun.
“PGI mengingatkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang merendahkan martabat manusia, merampas hak korban, dan mencederai rasa keadilan,” tegas Ridayani Damanik.
Dalam perspektif iman Kristen, PGI menegaskan setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, martabat, integritas tubuh, serta hak setiap orang untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan harus dihormati dan dilindungi.
PGI juga mengutip Lukas 4:18–19 tentang misi pembebasan bagi mereka yang tertindas. Gereja dipanggil untuk berpihak kepada orang-orang yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan, melawan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan korban didengar, dihormati, dilindungi, dan memperoleh pemulihan.
PGI menilai kekerasan seksual kerap terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Jabatan, otoritas, pengaruh, maupun ketergantungan dapat disalahgunakan untuk mengendalikan, mengeksploitasi, mengintimidasi, bahkan membungkam korban.
Budaya patriarki dan sikap institusi yang lebih mengutamakan nama baik serta kepentingan pihak berkuasa daripada keselamatan korban juga dinilai turut melanggengkan ketidakadilan.
Karena itu, PGI menolak segala bentuk impunitas. Penegakan hukum harus berlangsung secara independen, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi maupun konflik kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin perlindungan korban dan saksi.
Secara khusus, Biro Perempuan PGI mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menangani dugaan tindak kekerasan seksual tersebut secara profesional serta menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sesuai fakta dan unsur tindak pidana yang ditemukan.
Penerapan UU TPKS diminta tercermin dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Pemeriksaan juga harus dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi dan perspektif hak asasi manusia serta berorientasi pada perlindungan korban.
PGI mengingatkan agar proses pemeriksaan bebas dari intimidasi, stigma, praktik menyalahkan korban atau victim blaming, serta pertanyaan yang merendahkan martabat dan menimbulkan trauma. Identitas, keamanan, serta hak-hak korban dan saksi juga harus dijamin kerahasiaannya.
Biro Perempuan PGI secara tegas meminta agar perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak diselesaikan di luar proses peradilan melalui tekanan, perdamaian informal, maupun kesepakatan yang mengabaikan hak korban.
Penegasan tersebut merujuk Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain mendesak penegakan hukum, PGI meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan pelaksanaan UU TPKS dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak berjalan sungguh-sungguh.
Pemerintah diminta menyediakan layanan terpadu bagi korban, termasuk perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, serta pemulihan berkelanjutan.
Seluruh layanan tersebut harus aman, mudah diakses, dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, serta kelompok yang menghadapi hambatan akibat ketergantungan ekonomi maupun sosial.
PGI juga menegaskan keberpihakan kepada korban harus diwujudkan dengan menghormati suara, pilihan, dan otonomi mereka. Korban berhak didengar, kesaksiannya dihormati, serta hak dan martabatnya dilindungi.
“Pengampunan dan rekonsiliasi tidak boleh dipaksakan atau dijadikan alasan untuk membungkam korban dan menghindarkan siapa pun dari pertanggungjawaban,” demikian penegasan Biro Perempuan PGI, Ridayani Damanik dalam pernyataan sikapnya.
Selanjutnya, PGI mengajak seluruh gereja di Indonesia menjadi ruang aman bagi setiap orang, khususnya mereka yang mengalami kekerasan.
Komitmen itu harus diwujudkan melalui kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mekanisme pengaduan yang aman dan independen, perlindungan terhadap korban dan pelapor, serta pertanggungjawaban yang berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian karena jabatan atau status pelayanan.
Gereja juga diminta secara kritis mengoreksi budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi melanggengkan kekerasan, baik di lingkungan gereja maupun masyarakat.
Di akhir pernyataannya, PGI mengajak seluruh masyarakat menolak budaya diam dan tidak membiarkan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kekerasan. Keberanian korban untuk bersuara harus disambut dengan perlindungan, empati, dan dukungan, bukan intimidasi, stigma, atau penghakiman.
Masyarakat juga diminta mengawal proses hukum secara kritis dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak semua pihak serta asas praduga tak bersalah.
PGI menegaskan gereja tidak boleh lebih mengutamakan nama baik institusi dan kepentingan mereka yang berkuasa daripada keselamatan, martabat, dan keadilan bagi korban.
(Lidia)