IDETORIAL.com, Kupang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang mendapat penghargaan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Napza) terbaik untuk wilayah Indonesia bagian timur.
Penghargaan dari pemerintah pusat tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Kupang dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mulai dari deteksi dini, pengobatan, kunjungan rumah hingga rehabilitasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengatakan penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat dengan gangguan kesehatan jiwa tetap mendapatkan pelayanan, termasuk pasien yang mengalami gangguan jiwa berat dan selama ini sulit mengakses fasilitas kesehatan.
Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dilakukan melalui Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pelayanan mencakup deteksi dini menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Selain itu, sejumlah Puskesmas mulai mengintegrasikan layanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan kesehatan mental.
Menurut Retnowati, pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan dengan menunggu pasien datang ke Puskesmas. Dinas Kesehatan juga aktif mendatangi pasien berdasarkan informasi keluarga, masyarakat maupun aparat kelurahan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan psikolog untuk melakukan kunjungan rumah serta memberikan pendampingan kepada pasien.
“Kami sudah mengunjungi sejumlah pasien, termasuk pasien gangguan jiwa yang dipasung. Kami memberikan motivasi kepada keluarga agar pasien bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” jelas Retnowati, Selasa, 17 November 2026.
Apabila keluarga belum bersedia membawa pasien ke rumah sakit jiwa, petugas tetap memberikan resep dan pengobatan. Pemantauan dilakukan secara berkala setiap dua minggu hingga satu bulan, bergantung pada tingkat keparahan kondisi pasien.
Retnowati mengatakan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang mencakup empat aspek, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pelayanan promotif dan preventif dilakukan melalui penyuluhan kesehatan mental, edukasi untuk menghilangkan stigma terhadap ODGJ, serta peningkatan ketahanan jiwa masyarakat.
Sementara pelayanan kuratif mencakup pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.
Adapun pelayanan rehabilitatif dilakukan melalui pendampingan psikososial oleh dokter spesialis psikiatri dan psikolog yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui perjanjian kerja sama (PKS).
Program tersebut juga mencakup rehabilitasi berbasis masyarakat dan pelatihan kemandirian agar ODGJ dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan produktif di lingkungan masyarakat.
Dalam aspek pembiayaan, Retnowati memastikan konsultasi psikiater, psikolog, serta obat-obatan terkait gangguan jiwa ditanggung melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah pasien gangguan jiwa berat yang belum memiliki identitas kependudukan sehingga kesulitan mengakses jaminan kesehatan.
Menurut dia, proses perekaman biometrik untuk mendapatkan KTP bagi pasien dengan kondisi tersebut tidak selalu mudah karena membutuhkan konsentrasi pasien.
Untuk mengatasi kendala itu, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang dalam membantu proses perekaman identitas.
“Memang cukup sulit bagi pasien dengan gangguan jiwa berat yang belum memiliki KTP karena proses perekaman membutuhkan konsentrasi. Namun, kami bekerja sama dengan Disdukcapil. Meski membutuhkan waktu, prosesnya bisa berhasil sehingga BPJS pasien dapat diurus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan kunjungan rumah yang melibatkan dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dibiayai melalui anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Retnowati menegaskan, penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa tanpa membedakan kondisi sosial maupun kemampuan pasien dalam mengakses fasilitas kesehatan.
“Orang dengan gangguan jiwa pun tetap harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena itu, kami tidak hanya melakukan deteksi dini di Puskesmas, tetapi juga turun langsung mengunjungi pasien dan memastikan pengobatannya tetap berjalan,” tegasnya.
Melalui penguatan layanan di Puskesmas, kunjungan rumah, kerja sama dengan tenaga profesional, serta dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Kupang berupaya memastikan pasien gangguan jiwa memperoleh penanganan berkelanjutan dan kesempatan untuk kembali hidup produktif di tengah masyarakat.
(Lidia)