IDETORIAL.com, Bali – Kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sistem kesehatan, termasuk di kawasan Asia-Pasifik.
Menghadapi persoalan tersebut, 22 negara anggota Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) memperkuat kerja sama regional untuk membangun sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten, merata, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dibahas dalam Konferensi AAAH ke-14 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama AAAH di Bali, 2–5 November 2026.
Konferensi bertema Membangun Tenaga Kesehatan Masa Depan: Menghubungkan Tata Kelola, Pendidikan, dan Transformasi Digital untuk Sistem Kesehatan yang Berkelanjutan itu melibatkan sekitar 200 peserta dari kalangan pembuat kebijakan, pendidik, profesional kesehatan, dan mitra pembangunan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia kesehatan harus menjadi prioritas setiap negara. Menurutnya, tenaga kesehatan yang terlatih, terampil, dan berdedikasi merupakan fondasi utama dalam menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.
“Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, pendidikan kesehatan yang lebih baik, dan transformasi digital. Kita juga harus memperkuat kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain,” ujar Benny
Ia berharap konferensi tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis dan komitmen nyata untuk memperkuat tenaga kesehatan masa depan. Indonesia, lanjutnya, siap memperluas kolaborasi dengan negara-negara di kawasan dalam menghadapi tantangan pembangunan SDM kesehatan.
Ketua AAAH Anna Kurniati, yang juga menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, mengatakan tantangan tenaga kesehatan semakin kompleks. Persoalan tersebut mencakup peningkatan populasi lanjut usia, tingginya beban penyakit tidak menular, munculnya penyakit infeksi baru, dampak perubahan iklim, hingga ketimpangan distribusi tenaga kesehatan secara global.
Secara global, kekurangan tenaga kesehatan diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta orang pada 2030, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
“Marilah kita manfaatkan empat hari ini sebaik-baiknya dan janganlah kita hanya saling terhubung di konferensi ini saja. Kita perlu menindaklanjuti diskusi dan rekomendasi dengan kerja nyata untuk membangun tenaga kesehatan masa depan yang kompeten, tangguh, adil, dan berkelanjutan,” kata Anna.
AAAH didirikan pada 2005 dengan melibatkan 10 negara anggota. Dalam perkembangannya, aliansi tersebut kini mencakup jaringan 22 negara di kawasan Asia-Pasifik. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mendorong kebijakan, mengembangkan pengetahuan, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.
Dalam konferensi tersebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembahasan. Pilar pertama adalah penguatan kepemimpinan dan tata kelola, termasuk perencanaan serta implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat.
Pilar kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, baik selama masa pendidikan maupun sepanjang perjalanan karier. Sementara pilar ketiga berfokus pada transformasi digital, termasuk pemanfaatan telemedicine dan rekam medis elektronik secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkeadilan.
Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat, Dr. Saia Ma’u Piukala, mengingatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan teknologi, tetapi juga hubungan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien.
Ia menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada tenaga kesehatan melalui kondisi kerja yang layak, pengembangan karier, kepemimpinan, serta peningkatan kesejahteraan.
“Saya dulu adalah seorang tenaga kesehatan, sebagai dokter bedah, dan saya paham betul apa artinya ketika seorang ibu membawa anaknya yang sakit kepada Anda dengan harapan sederhana bahwa Anda akan melakukan yang terbaik. Ia mempercayai Anda, dan kita tidak boleh merusak kepercayaan itu karena setiap pasien, setiap ibu, dan setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik,” ungkap Saia.
Bagi Indonesia, persoalan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan besar. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 37 persen puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap. Selain itu, sekitar 41 persen rumah sakit umum daerah kabupaten/kota belum memenuhi kualifikasi tujuh dokter spesialis dasar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan memanfaatkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan guna memetakan distribusi dan memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan. Pemetaan ini menjadi dasar penentuan prioritas intervensi, terutama bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku termasuk daerah yang menjadi perhatian dalam upaya pemerataan tersebut. Langkah ini penting agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
Melalui konferensi ke-14 ini, AAAH menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perencanaan tenaga kerja kesehatan, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta memperluas penerapan inovasi digital.
Hasil konferensi diharapkan menjadi acuan strategis bagi 22 negara anggota dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Kerja sama regional tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan distribusi pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
(Lidia/*)
