IDETORIAL.com, Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, meresmikan Kantor Lurah Airnona yang baru, Jumat, 13 Maret 2026, sekaligus mengumumkan kebijakan baru berupa alokasi pagu anggaran sekitar Rp500 juta bagi setiap kelurahan mulai tahun 2027.
Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperkuat pelayanan publik hingga tingkat kelurahan.
Peresmian yang berlangsung di Kantor Lurah Airnona itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi NTT Dapil Kota Kupang Filmon Loasana, Anggota DPRD Kota Kupang Jhoni Luther Sa’u, Ahmad Thalib, dan Muhammad Ramli, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry E. Pelt, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Airnona.
Dalam sambutannya, Christian Widodo menegaskan bahwa kantor lurah bukan hanya berfungsi sebagai gedung pemerintahan, melainkan menjadi pusat pelayanan dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Hari ini kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung, tetapi meresmikan sebuah ruang pengharapan masyarakat. Tempat di mana aspirasi warga ditampung, keluhan didengar, dan solusi dicari bersama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus dibangun di atas prinsip integritas, profesionalisme, serta keterbukaan. Menurutnya, aparatur kelurahan dituntut memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Integritas artinya kita melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang mengawasi. Saya tidak mungkin berada di sini 24 jam, tetapi dengan integritas, lurah dan staf tetap bekerja dengan benar,” tegasnya.
Selain memperkuat pelayanan, Pemerintah Kota Kupang juga akan menata kawasan sekitar Kantor Lurah Airnona. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah renovasi kolam di depan kantor dengan anggaran sekitar Rp500 juta. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus menyediakan area bagi pelaku UMKM untuk berusaha.
“Nanti kolam ini kita perbaiki supaya bagus. Anak-anak bisa menikmati, dan kita siapkan juga tempat yang rapi bagi UMKM untuk berjualan,” kata Christian.
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memperkenalkan kebijakan strategis yang akan mulai diterapkan pada 2027, yakni pemberian pagu anggaran sekitar Rp500 juta kepada setiap kelurahan. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati masyarakat melalui Musrenbang.
Menurutnya, kebijakan itu akan memperkuat peran kelurahan dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kelurahan nanti seperti punya ‘tabungan’ pembangunan. Program apa yang disepakati warga di Musrenbang, selama nilainya masih dalam pagu itu, dinas wajib melaksanakan,” jelasnya.
Christian juga mengapresiasi desain Kantor Lurah Airnona yang telah dilengkapi akses bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Kupang mewujudkan kota yang inklusif dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
“Ini contoh yang baik. Orang yang menggunakan kursi roda bisa langsung masuk tanpa harus naik tangga. Artinya kota ini inklusif, terbuka untuk semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Airnona, Jami Riwu Hegi, menyampaikan apresiasi atas pembangunan kantor lurah yang baru. Menurutnya, kehadiran gedung tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Ia berharap kantor lurah tidak hanya menjadi tempat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Gedung ini bukan sekadar tempat bekerja perangkat kelurahan, tetapi harus menjadi rumah rakyat, tempat aspirasi ditampung dan pelayanan masyarakat berjalan lebih baik,” katanya.
Jami juga menyambut baik rencana pemberian pagu anggaran bagi setiap kelurahan karena dinilai akan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Peresmian Kantor Lurah Airnona menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Kupang memperkuat kualitas pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif hingga ke tingkat kelurahan. (lid)
