IDETORIAL.com, Kupang – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak penyelesaian melalui perdamaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang siswi magang berusia 16 tahun yang diduga melibatkan seorang pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTT berinisial AK.
LPA NTT menegaskan, kesepakatan damai antara keluarga korban dan pihak terduga pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum. Aparat penegak hukum diminta tetap menelusuri dan memproses dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua LPA NTT, Veronika Ata mengatakan kekerasan seksual terhadap anak bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai antara keluarga korban dan terduga pelaku.
“Perdamaian tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan keadilan, bukan justru kehilangan haknya karena adanya kesepakatan damai,” tegas Veronika dalam pernyataan sikap LPA NTT, Rabu, 18 November 2026
Sikap tersebut disampaikan menyusul pemberitaan media pada 16 November 2026 mengenai pernyataan kuasa hukum terduga pelaku. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa kesepakatan damai telah dicapai pada 12 November 2026 antara keluarga korban dan kliennya.
Keluarga korban juga disebut telah menyampaikan surat pencabutan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT.
Menurut Veronika, kesepakatan tersebut tidak menghapus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan perkara harus tetap mengutamakan perlindungan korban dan kepentingan terbaik bagi anak.
LPA NTT merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 23 yang mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain itu, LPA NTT juga mengingatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Veronika menilai pencabutan pengaduan oleh keluarga korban tidak serta-merta menghalangi proses hukum. Apalagi, korban masih berusia 16 tahun sehingga ketentuan mengenai pengecualian delik aduan bagi korban anak dalam UU TPKS harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.
“Jangan sampai pencabutan pengaduan atau kesepakatan damai membuat penanganan dugaan kekerasan seksual ini berhenti. Kepentingan dan hak anak sebagai korban harus menjadi prioritas,” tegasnya.
LPA NTT juga merujuk Pasal 39 UU TPKS yang memberikan ruang bagi setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual untuk melaporkannya kepada kepolisian maupun lembaga layanan yang berwenang.
Karena itu, ketiadaan laporan polisi sebagaimana disampaikan kuasa hukum terduga pelaku tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan kasus tersebut.
Atas dasar itu, LPA NTT mendesak Polda NTT dan Polresta Kupang Kota segera melakukan penelusuran, penyelidikan, dan proses hukum secara profesional, transparan, serta berperspektif perlindungan anak tanpa harus menunggu pengaduan dari keluarga korban ataupun masyarakat sipil.
LPA NTT juga menyatakan mendukung pernyataan Gubernur NTT yang sebelumnya menyampaikan akan menindak tegas dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Namun, pernyataan tersebut diminta diwujudkan melalui tindakan konkret sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
Selain mendorong kepolisian tetap menangani perkara, LPA NTT meminta DP3AP2KB Provinsi NTT meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan pemerintahan.
DP3AP2KB juga diminta mengawal pelaksanaan Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.400.2.3/20.a/DP3AP2KB/2024 tentang Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
LPA NTT menilai perlu ada mekanisme pencegahan, pengaduan, penanganan, dan perlindungan korban yang berjalan efektif untuk memastikan anak mendapatkan hak atas keamanan dan keadilan.
“Jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Anak korban kekerasan seksual bukan untuk didamaikan. Lindungi korban, bukan melindungi pelaku,” tandas Veronika.
(Lidia)