IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas.
Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK yang merupakan pihak terafiliasi serta bertindak sebagai konsultan bisnis bank tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan itu terjadi selama periode Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah. Potensi kerugian akibat perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk diteliti.
Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK terhadap BPRS Khasanah Ummat, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau ketentuan pidana lain sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau ketentuan pidana terkait sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
OJK menyatakan penuntasan penyidikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga integritas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.
“OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten,” demikian keterangan tertulis OJK, Selasa, 17 November 2026.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
(Lidia/*)