IDETORIAL.com, Kupang – Kondisi ketenagakerjaan di Kota Kupang menghadapi tantangan serius pada tahun 2024 hingga memasuki 2025. Meskipun angka kemiskinan makro di ibu kota Provinsi NTT ini berhasil ditekan hingga ke level 8,24 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru menunjukkan tren yang kontradiktif.
Data Pengangguran 2024-2025
Berdasarkan data BPS, berikut adalah rincian angka pengangguran di Kota Kupang:
- Tahun 2024: TPT melonjak menjadi 8,60% atau setara dengan 9.154 orang yang belum terserap lapangan kerja. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 5,69%.
- Tahun 2025: Diproyeksikan tetap berada di angka tinggi (kisaran 8,2% – 8,5%), mengingat Kota Kupang merupakan titik kumpul utama bagi lulusan baru (fresh graduates) di wilayah NTT yang mencari kerja di sektor formal.
Kendala Anggaran di Dinas Terkait
Kondisi ini diperparah dengan tantangan internal di pemerintahan daerah. Hingga periode anggaran terbaru, tercatat tidak ada alokasi dana khusus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) untuk program-program krusial. Hal ini menyebabkan beberapa inisiatif seperti:
- Pelatihan kompetensi berbasis sertifikasi terhambat.
- Program pemagangan dan stimulus modal usaha bagi pengusaha pemula sulit berjalan maksimal.
- Minimnya dukungan anggaran membuat Nakertrans sulit bergerak lincah di tengah tingginya angka pencari kerja.
“Soal pengganguran ini, pemerintah tidak boleh tinggal diam karena akibat dari efesiensi anggaran, karena itu kita prioritaskan dalam anggaran perubahan dan murni nanti, tidak boleh tawar menawar lagi, untuk alokasi ke dinas Nakertrans,”jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, Kamis, 14 Mei 2026
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang turut membenarkan bahwa alokasi dana untuk Dinas Nakertrans, yang menyasar pemberdayaan dan stimulus modal usaha tidak ada sama sekali, untuk penanggulang tingkat pengangguran.
“Dana di Nakertrans tidak ada, hanya gaji pegawai saja, Nakertrans memang terkait tenaga kerja, tetapi bagaimana membuka lapangan pekerjaan, lebih tepatnya, menurut saya dinas perdagangan karena ada dana disitu untuk UMKM,”tandas Dominggus Kale Hia
Ia menjelaskan, alokasi dana hanya digelontorkan ke Dinas Perindag untuk mengakomodir para pelaku UMKM, stimulus dana untuk usaha-usaha mandiri seperti tambak ikan, dan UMKM, dan untuk mengurangi pengangguran bagaimana memberdayakan kegiatan yang berhubungan dengan UMKM.
Ia berharap Pemerintah Kota Kupang lebih kreatif dan inovatif untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan terobosan lewat pendekatan di tingkat RT/RW dan kelurahan, dan berhubungan dengan dana Rp.500juta per kelurahan yang direncanakan oleh pemerintah, mungkin dapat menjadi solusi mengatasi pengangguran, berharap ketika di dana tersebut dikucurkan ke kelurahan, para pengangguran atau masyarakat sudah dipersiapkan untuk siap berwirausaha
Mengapa Angka Pengangguran Kupang Tertinggi di NTT?
Secara makro, Kota Kupang selalu memiliki TPT yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTT. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor urban:
- Magnet Pendidikan: Ribuan lulusan universitas setiap tahunnya menetap di Kupang untuk mencari kerja, namun ketersediaan lowongan di sektor formal sangat terbatas.
- Kesenjangan Keterampilan: Ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri jasa dan perdagangan di kota.
- Keterbatasan Industri: Belum adanya sektor industri manufaktur skala besar yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi, Dr,Thomas Ola Langoday, yang menjelaskan bahwa fenomena tingkat pengangguran tertinggi, menimbulkan pertanyaan ada apa dengan Kota Kupang yang tampak wah dan luar biasa.
“Ini ironi, kota Kupang ini seperti sudah menjadi kantong kemiskinan dan kantong juga pengangguran, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, kita berharap pemerintah inovatif-lah, jangan hanya lakukan hal – hal yang rutin,”tandas Thomas
Ditambah dengan ketiadaan anggaran yang disiapkan, atau digelontorkan ke dinas- dinas terkait untuk melakukan upaya penanganan, dari sisi program seperti, pelatihan, pemberdayaan agar mampu mengubah mindset generasi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
“Ini mirisnya, Pemerintah kota maupun DPRD tidak punya orientasi untuk generasi, seharusnya ada alokasikan anggaran ke dinas teknis, karena dinas yang mampu melakukan itu, pimpinan itu harus ada orientasi masa depan,”tambah Thomas.
Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat ciptakan minimal 2% wirausahawan muda, agar kota Kupang tidak lagi menjadi kantong pengganguran dan kantong kemiskinan, serta segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran pada sektor ketenagakerjaan, guna memitigasi dampak sosial dari tingginya angka pengangguran ini. (Lid)
