KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menonaktifkan sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Apim) Setda Provinsi NTT berinisial YAK menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang di lingkungan Kantor Gubernur NTT.
Keputusan tersebut diambil pada Kamis malam, 19 November 2026, setelah Gubernur menerima laporan dan rekomendasi tim khusus yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan korban. Penonaktifan dilakukan sebagai langkah administratif agar proses pemeriksaan terhadap pejabat tersebut berjalan tanpa hambatan.
Melki menjelaskan, rekomendasi penonaktifan merupakan salah satu langkah yang diusulkan tim pemeriksa setelah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait dugaan kasus tersebut.
“Rekomendasi yang salah satunya diberikan adalah kami melakukan langkah administratif yaitu memberhentikan sementara Kepala Biro Apim Provinsi NTT, Saudara YAK dari jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan langkah pemeriksaan menghasilkan putusan yang harus diambil Pemerintah Provinsi NTT,” kata Melki.
Ia mengatakan tim pemeriksa bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus Sales Sodo, dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Kanisius Mau, sebagai ketua. Sejumlah organisasi perangkat daerah terkait juga dilibatkan dalam tim tersebut.
Menurut Melki, tim telah bekerja sejak akhir pekan sebelumnya untuk menindaklanjuti pengaduan korban. Hasil pemeriksaan sementara kemudian menjadi dasar bagi pemerintah provinsi mengambil tindakan administratif.
“Jadi malam hari ini sudah saya tandatangani penonaktifan sementara pejabat tersebut sebagai Kepala Biro Apim karena dia akan diperiksa dan diambil keterangan oleh tim pemeriksa,” tegasnya.
Penonaktifan tersebut berlaku sampai ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Melki memastikan proses pemeriksaan dilakukan tanpa intervensi dan pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kepolisian serta pihak-pihak lain yang memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban, termasuk pendampingan psikologis agar korban dapat menjalani aktivitas tanpa tekanan selama proses penanganan perkara berlangsung.
Melki meminta seluruh pihak tidak memberikan penilaian atau justifikasi terhadap korban maupun keluarganya sebelum proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang jelas.
“Dengan tidak memberikan justifikasi kepada korban atau keluarga korban sehingga pemeriksaan yang sedang berjalan di pemerintah provinsi dan kepolisian ini betul-betul menghasilkan fakta sebenarnya dan bisa diambil langkah-langkah hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindryati Astiningsih Laka Lena atau Bunda Asti, juga mendesak agar YAK dinonaktifkan dari jabatannya menyusul dugaan pelecehan terhadap siswi magang tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bunda Asti saat kegiatan Healing Literasi, posyandu, dan PKK di Kabupaten Ngada, Selasa (18/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya tanggung jawab pejabat pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dan memastikan lingkungan pemerintahan menjadi ruang yang aman bagi semua orang.
“Ini sangat disayangkan karena seharusnya pelaku menjadi contoh. Sementara, kita sedang berupaya mendorong pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT,” tegas Bunda Asti.
Ia menilai pencegahan kekerasan tidak cukup dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi, tetapi harus disertai tindakan tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran.
Bunda Asti juga meminta proses hukum tetap berjalan meskipun kedua pihak dikabarkan telah berdamai. Menurutnya, perdamaian tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan penegakan hukum.
“Damai merupakan hal lain, tetapi proses hukum harus tetap ditegakkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penonaktifan sementara Kepala Biro Apim kini menjadi langkah administratif Pemprov NTT di tengah proses pemeriksaan internal dan penanganan oleh kepolisian. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap pejabat yang bersangkutan.
(Lidia)