GULIR UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis

Serena Inisiasi Program Kota Ramah Disabilitas di Kupang Mulai 2027

IDETORIAL.com, Kupang – Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menginisiasi program kota ramah disabilitas yang mulai disiapkan untuk direalisasikan pada 2027.

Program ini diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas pemerintahan dan ruang publik di Kota Kupang.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan kota yang lebih inklusif, dengan memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan dan menggunakan fasilitas umum.

Serena mengatakan, salah satu agenda yang disiapkan adalah membenahi sarana dan prasarana di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Kupang. Pemasangan jalur pemandu atau guiding block menjadi salah satu program awal yang akan dilaksanakan.

Pembenahan akan dimulai dari Kantor Wali Kota Kupang, kemudian diperluas secara bertahap ke kantor kecamatan, kelurahan, hingga fasilitas pemerintahan lainnya.

SKDU BI, Kegiatan Usaha NTT Melambat pada Triwulan III 2026

“Kita ingin pada 2027 lebih memperhatikan teman-teman disabilitas. Salah satu programnya adalah memasang guiding block di fasilitas pemerintahan kota,” kata Serena, Selasa, 17 November 2026.

Namun, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada lingkungan perkantoran. Serena juga ingin fasilitas umum yang dikelola pihak lain turut menyediakan sarana yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

Serena menambahkan program tersebut mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Kupang, Chris Widodo, yang akan menerbitkan surat imbauan atau surat edaran kepada pengelola fasilitas umum, agar menyediakan jalur pemandu dan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas.

“Program ini mendapat dukungan penuh Bapak Wali Kota. Nantinya akan diterbitkan surat edaran agar fasilitas umum menyediakan jalur pemandu dan parkir khusus bagi penyandang disabilitas,” kata Serena.

Menurut Serena, penyediaan fasilitas tersebut penting karena aksesibilitas masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi di Kota Kupang. Penyandang disabilitas seharusnya tidak mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi pemerintahan, mengakses pelayanan publik, maupun beraktivitas di ruang umum.

Dinkes Kota Kupang Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Jiwa Terbaik di Indonesia Timur

Ia mengakui, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi, menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.

“Untuk sarana dan prasarana memang harus kita akui masih ada keterbatasan, apalagi di tengah efisiensi. Karena itu, pada 2027 nanti kita akan upayakan dan optimalkan,” ujarnya.

Serena juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan menjadikan Kantor Wali Kota sebagai titik awal. Setelah itu, pembenahan diarahkan ke kantor kecamatan, kelurahan, dan fasilitas pemerintahan lainnya.

Langkah berikutnya adalah mendorong pengelola fasilitas umum agar memiliki kepedulian yang sama terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, tanggung jawab menciptakan lingkungan ramah disabilitas tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan pengelola ruang publik.

Program ini mencakup kebutuhan aksesibilitas yang berbeda. Guiding block diperlukan untuk membantu penyandang disabilitas netra mengenali jalur perjalanan, sedangkan tempat parkir khusus memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan.

SAKSIMINOR Desak Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Lebih jauh, inisiatif Serena mengarahkan perhatian pada persoalan mendasar dalam pembangunan perkotaan, yakni memastikan fasilitas yang dibangun dapat digunakan oleh semua warga tanpa terkecuali.

Tantangan Pemkot Kupang pada 2027 bukan hanya membangun fasilitas, tetapi memastikan aksesibilitas menjadi standar dalam penyediaan pelayanan publik. Karena itu, realisasi program, dukungan anggaran, dan pengawasan terhadap fasilitas umum akan menentukan sejauh mana inisiatif kota ramah disabilitas benar-benar dirasakan masyarakat.

(Lidia)

error: Konten ini dilindungi !!
× Advertisement
× Advertisement