IDETORIAL.com, Kupang – Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sekaligus meningkatkan cakupan layanan kesehatan preventif bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui tingkat kesehatan penduduk,”kata Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis dalam kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kamis, 11 Juni 2026
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diinisiasi pemerintah pusat, merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, yang berfokus pada pencegahan penyakit dan deteksi dini masalah kesehatan.
“Ketika pemerintah pusat menghadirkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, dan pembangunan sumber daya manusia, maka kita harus melihatnya sebagai upaya nyata untuk melindungi masyarakat sejak dini, bukan sekadar program biasa,”tambah Serena.
Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Kupang, tercatat hingga Mei 2026, capaian program PKG di Kota Kupang masih berada pada angka 10 persen, jauh dari target nasional sebesar 46 persen.Untuk meningkatkan cakupan layanan, Wakil Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah, camat, lurah, sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk memperluas akses masyarakat, terhadap layanan pemeriksaan kesehatan sekaligus mempercepat pencapaian target program.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Kupang berencana memberikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan yang berhasil mencapai atau melampaui target cakupan pemeriksaan kesehatan gratis.
Meski demikian, Serena mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pemeriksaan kesehatan, kendala pendataan dan pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karena itu, forum koordinasi dan advokasi diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
“Kesehatan bukan hanya urusan sektor kesehatan semata, tetapi urusan kemanusiaan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, media, hingga masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Sinta Ndaumanu, menjelaskan bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis berjalan seiring dengan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP), yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dalam misi pembangunan sumber daya manusia pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini berbagai faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, maupun penyakit yang berpotensi berkembang menjadi lebih serius.
“Program ini dilaksanakan dengan pendekatan siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, serta didukung pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraannya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, target cakupan Cek Kesehatan Gratis secara nasional ditetapkan sebesar 46 persen. Namun hingga Mei 2026, capaian Kota Kupang masih berada pada angka 10 persen sehingga diperlukan penguatan koordinasi, advokasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaiannya.
Pemerintah Kota Kupang berharap penguatan sinergi antarinstansi dapat mendorong peningkatan akses layanan kesehatan preventif dan mendukung terwujudnya masyarakat Kota Kupang yang lebih sehat dan produktif. (Lid)
