IDETORIAL.com, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui tujuh sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah alokasi Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Anggaran tersebut disiapkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dengan mengacu pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu, 18 November 2026 malam.
Serena menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program. Artinya, belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung dan berdampak terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemkot Kupang mengapresiasi masukan DPRD agar distribusinya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing kelurahan.
Usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan diverifikasi secara berjenjang. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan administrasi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program agar anggaran digunakan sesuai kebutuhan.
Pada sisi pendapatan, Pemkot Kupang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dalam RAPBD 2027, sektor pendidikan direncanakan memperoleh anggaran Rp418,89 miliar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sektor kesehatan mendapat alokasi Rp154,46 miliar, termasuk Rp8,50 miliar untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
RSUD S.K. Lerik juga direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar untuk mendukung operasional dan pengadaan peralatan medis prioritas.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik. RAPBD 2027 juga mengalokasikan sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni serta Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen dan paving block di enam kecamatan.
Sektor persampahan mendapat perhatian melalui rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp41,44 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah.
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, Pemkot mendorong pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pemasaran.
Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual pada Oktober 2026 mencatat 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.
Pemkot juga mulai mempersiapkan Kota Kupang menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung. Pembenahan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Persiapan tersebut diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner.
Serena menjelaskan, penyesuaian postur RAPBD 2027 dilakukan setelah pemerintah menerima rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini diperlukan agar perencanaan anggaran tetap realistis dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah memastikan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian. Pemkot akan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin nonprioritas agar ruang anggaran lebih banyak diarahkan pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Dalam pemandangan umum fraksi, Fraksi Gerindra melalui Sekretaris Fraksi, Dance Bistolen, menyampaikan apresiasi terhadap rencana alokasi Rp500 juta per kelurahan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat yang telah menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026.
Dance berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
Ia juga meminta agar pembagian anggaran mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional.
Fraksi PKB meminta pemerintah memberi perhatian terhadap beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKB mendorong agar pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas wilayah pinggiran, menjadi prioritas dalam APBD 2027.
Fraksi PKB juga meminta dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan bagi UMKM, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk pelatihan, permodalan, serta pemasaran.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah berharap pembahasan bersama legislatif menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Kupang.
(Lidia)