IDETORIAL.com, Jakarta – Ombudsman mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), untuk memastikan pembentukan koperasi hingga pembangunan gerai berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut menyasar Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan memeriksa 10 indikator, mulai dari model bisnis, pembentukan koperasi, pendampingan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan digital, hingga kepastian lokasi dan kelayakan bangunan gerai.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.
Radian menjelaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas Ombudsman dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Program KDKMP yang dirumuskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Karena itu, program tersebut menjadi objek pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.
“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Radian.
Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman menetapkan 10 indikator, yakni model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, manajemen digital, sosialisasi secara masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Ombudsman juga memanfaatkan dashboard pada laman rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memetakan dan memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk.
Proses pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Koperasi, hingga permintaan keterangan kepada sejumlah pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual. Ombudsman juga meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) serta meninjau langsung 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Aspek yang diperiksa meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.
Sementara terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), pengawasan difokuskan pada kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspek clean and clear, serta prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.
Ombudsman dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada pekan berikutnya.
Radian juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP agar terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.
“Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Radian.
(Lidia/*)