IDETORIAL.com, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama DPRD menekankan pentingnya sinergi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar setiap kebijakan serta penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 DPRD Kota Kupang di Ruang Sidang Utama Sasando, Gedung DPRD Kota Kupang, Senin, 19 Oktober 2026.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, meminta DPRD dan pemerintah daerah menyatukan prioritas pembangunan serta memastikan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Serena, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program, rapat, atau dokumen yang dihasilkan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan pelayanan publik, kebersihan lingkungan, penguatan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kesejahteraan warga.
“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya rapat, program, atau dokumen yang dihasilkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan yang semakin mudah, lingkungan yang semakin bersih, ekonomi keluarga yang semakin kuat, hingga kehidupan warga yang semakin sejahtera,” tegas Serena.
Ia mengatakan, DPRD dan pemerintah kota memiliki peran berbeda, tetapi mengemban tanggung jawab yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan, lanjutnya, perlu menjadi bagian dari proses demokrasi melalui dialog terbuka, kritik konstruktif, dan kemauan untuk saling mendengarkan.
Memasuki Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, Serena mengajak kedua lembaga memperkuat sinergi dalam perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Setiap program, katanya, harus memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, dan keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar.
“Kita mungkin memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu menjauhkan kita dari tujuan bersama. Kita tidak harus selalu sepakat dalam setiap proses, tetapi kita harus tetap sepakat bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, menegaskan bahwa keberhasilan maupun kekurangan pemerintah merupakan tanggung jawab bersama.
“Keberhasilan Pemerintah Kota Kupang itu adalah keberhasilan kita bersama,” kata Richard.
Ia menjelaskan, pembahasan anggaran perubahan dilakukan bersama pemerintah kota untuk memastikan program pembangunan dalam tiga bulan ke depan berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Richard juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyampaikan data dan informasi secara jujur serta akurat, termasuk berbagai kendala dalam pelaksanaan program. Keterbukaan tersebut diperlukan agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara tepat.
Menurutnya, program pembangunan harus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan warga. Karena itu, ia mendorong evaluasi berkelanjutan agar program yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.
Selain itu, Richard meminta Pemerintah Kota Kupang segera menyampaikan dokumen rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 agar dapat dijadwalkan dan dibahas bersama sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota terus terjaga melalui keterbukaan dan tanggung jawab bersama, sehingga perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Kupang.
(Lidia)
