IDETORIAL.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang, memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan melalui penyelenggaraan Operasi Pasar di halaman Kantor Perumda Pasar Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Senin, 27 Juli 2026.
Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Kota Kupang, Perum Bulog Kanwil NTT, Perumda Pasar Kota Kupang, perangkat daerah yang tergabung dalam TPID, serta para distributor pangan tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau di tengah potensi gangguan produksi dan distribusi.
Sebanyak enam distributor ambil bagian dalam Operasi Pasar dengan menyediakan berbagai komoditas strategis, meliputi sekitar 2 ton beras, 120 liter minyak goreng, 50 kilogram bawang merah, 50 kilogram bawang putih, 50 kilogram cabai, 100 kilogram telur, dan 40 kilogram ikan segar. Seluruh komoditas dijual dengan harga yang mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, mengatakan Operasi Pasar merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Operasi Pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga kecukupan pasokan di Kota Kupang,” ujarnya.
Selain penyediaan pangan murah, BI NTT juga menghadirkan QRIS Experience yang diikuti lebih dari 200 peserta. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi sekaligus pengalaman bertransaksi secara digital menggunakan QRIS sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan pembayaran nontunai di lingkungan pasar tradisional.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Khasananda, menegaskan bahwa Operasi Pasar merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi NTT pada Juni 2026 tercatat 3,56 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi Kota Kupang mencapai 4,02 persen (yoy), tertinggi di antara seluruh daerah penghitungan inflasi di NTT.
Menurut Rio, kondisi tersebut menjadikan pengendalian harga pangan di Kota Kupang sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi di tingkat provinsi.
Operasi Pasar secara resmi dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kupang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius Repelita Lega, yang mewakili Pemerintah Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Ignasius menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau serta menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang mengusung tema “Sinergi Peningkatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata.”
Melalui GPIPS Balinusra 2026, Provinsi NTT memperkuat berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya kerja sama antar daerah (KAD) pengiriman sapi dari NTT ke Provinsi Kepulauan Riau, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian komoditas cabai, kerja sama offtaker beras antara Bulog Manggarai Barat dengan pelaku usaha lokal, serta peluncuran program SIGAP (Sinergi Pengendalian Inflasi dan Hilirisasi) Cabai yang mendorong pengembangan urban farming bagi siswa SMA dan SMK di Kota Kupang.
Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan daya beli masyarakat.
