IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diduga melibatkan empat orang tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S yang berstatus karyawan swasta telah ditahan penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk kepentingan penyidikan.
OJK menyebut penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan salah satu perusahaan sekuritas, sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023 dan melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga mendanai transaksi melalui rekening bank milik pihak lain.
Rangkaian transaksi tersebut diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Kasus tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak-hak para tersangka.
“Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal,” demikian keterangan tertulis OJK, Selasa, 17 November 2026.
OJK juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk memastikan penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
(Lidia/*)