IDETORIAL.com, Kupang – Koalisi Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan (SAKSIMINOR) mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kabupaten Kupang.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers SAKSIMINOR di Kupang, Senin, 17 November 2026. Koalisi yang terdiri dari puluhan organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil itu menegaskan, perkara tersebut bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan serta menjaga integritas pejabat publik.
Direktris LBH APIK NTT, Ansy Rihi Dara, menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat yang menduduki jabatan kepala daerah.
Menurut Ansy, jabatan publik tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana.
“Jabatan publik bukan perisai impunitas. Apabila kekuasaan digunakan untuk menekan dan memanfaatkan kerentanan perempuan demi kepentingan seksual, itu adalah pengkhianatan terhadap amanat jabatan publik,” ujar Ansy.
Berdasarkan penelusuran SAKSIMINOR, korban diduga dibawa ke Rumah Jabatan Bupati dengan alasan memperoleh pekerjaan. Namun, di lokasi tersebut, korban mengaku mengalami pemaksaan tindakan seksual meskipun telah menolak dan berusaha melarikan diri.
Ansy juga menyoroti dugaan pemberian uang sebesar Rp3,1 juta dan tawaran pekerjaan sebagai asisten pribadi setelah peristiwa yang dilaporkan tersebut.
Koalisi meminta penyidik mendalami dugaan pemberian uang dan tawaran pekerjaan itu untuk memastikan apakah terdapat upaya memanfaatkan kerentanan korban atau membungkam korban.
“Kami mendesak Polda NTT mengusut secara profesional, independen, dan transparan. Harus didalami seluruh perbuatan yang dilaporkan, termasuk dugaan peran pihak lain yang membawa korban, menghalangi korban keluar, dan berada di sekitar lokasi,” tegasnya.
SAKSIMINOR juga meminta penyidik menggunakan ketentuan hukum yang tepat, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan ketentuan KUHP Nasional yang relevan.
Selain penegakan hukum, koalisi menekankan pentingnya pemeriksaan korban dengan pendekatan berperspektif korban agar tidak menimbulkan intimidasi maupun trauma berulang.
Sementara itu, Direktris Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN), Damaris Tnunay, menegaskan perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi perhatian utama dalam penanganan perkara tersebut.
Ia menolak segala bentuk tindakan menyalahkan korban dengan mempertanyakan pakaian, perilaku, relasi sosial, keputusan mendatangi suatu tempat, maupun alasan korban tidak segera melarikan diri atau melapor.
“Korban tidak boleh dipaksa membuktikan dirinya perempuan baik dan bermoral sebelum mendapatkan keadilan. Korban berhak didengar, dipercaya, dilindungi, dan dipulihkan tanpa penghakiman kedua kali,” kata Damaris.
Menurutnya, ketakutan, kebingungan, dan respons membeku saat menghadapi situasi kekerasan bukanlah bentuk persetujuan.
“Persetujuan tidak bisa dianggap ada hanya karena korban datang, mengenal pelaku, diam, atau tidak mampu melawan,” ujarnya.
Untuk memastikan keselamatan korban, SAKSIMINOR mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta lembaga layanan korban memberikan perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum secara berkelanjutan.
Koalisi juga meminta dilakukan penilaian risiko secara berkala terhadap kemungkinan intimidasi dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan, sekaligus menjamin kerahasiaan identitas korban.
Desakan turut disampaikan kepada Gubernur NTT dan Menteri Dalam Negeri agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan sesuai kewenangan. Keduanya diminta memastikan mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diproses apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Kepada DPRD Kabupaten Kupang, SAKSIMINOR meminta fungsi pengawasan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan persoalan integritas kepala daerah karena kepentingan politik.
Di sisi lain, koalisi mengapresiasi Polda NTT yang telah menerima laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara dan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Namun, menurut koalisi, komitmen penegakan hukum harus dibuktikan melalui langkah konkret hingga perkara memperoleh kepastian hukum.
SAKSIMINOR juga mengajak masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat menghentikan penyebaran gosip, tidak membocorkan identitas korban, serta tidak menggunakan alasan agama, adat, maupun jabatan untuk membenarkan kekerasan seksual.
Seruan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan korban memperoleh keadilan tanpa tekanan sosial maupun penghakiman dari lingkungan sekitarnya.
Anggota SAKSIMINOR yang menyampaikan pernyataan sikap ini adalah:LBH APIK NTT, YKBH Justitia, LPA NTT, Rumah Perempuan, IMoF NTT, PKBI NTT, KOMPAK, IRGSC, GARAMIN, LOWEWINI, HWDI, Yayasan Cita Masyarakat Madani, HANAF, SABANA Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Flobamoratas, PWI NTT, PIAR NTT, UDN, Rumah Harapan GMIT, JPIC DP, KPAP NTT, PERSANI, SPP Soe, YKPI, GMKI, BEM Nusantara, dan BEM FH Undana.
(Lidia)