IDETORIAL.com, Bandung – Kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan hak-hak masyarakat.
Persoalan ini menjadi perhatian United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, dan delegasi Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa dalam dialog bersama masyarakat dan generasi muda di Jawa Barat.
Dialog tersebut menjadi bagian dari kunjungan delegasi Parlemen Eropa untuk melihat secara langsung hubungan antara praktik bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan keberlanjutan lingkungan.
Bersama perwakilan pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, anggota Parlemen Eropa berdialog dengan masyarakat, pekerja, petani, pelaku usaha, serta generasi muda untuk mendengar pengalaman mereka menghadapi dampak keputusan ekonomi dan lingkungan.
Dalam rilis tertulis, Selasa, 3 November 2026, kunjungan yang difasilitasi UNDP melalui proyek Agents of Change: Youth and Media for Responsible Business Practices yang didanai Uni Eropa itu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan pemenuhan hak masyarakat.
Sungai Citarum memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Sungai sepanjang sekitar 270 kilometer tersebut menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 27 juta orang dan memasok hampir 80 persen kebutuhan air minum Jakarta.
Meski Program Citarum Harum yang dijalankan pemerintah telah mencatat kemajuan, pencemaran, terutama akibat sampah, masih menjadi persoalan. Dampaknya tidak hanya menyangkut kualitas lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, akses terhadap air bersih, keberlanjutan mata pencaharian, hingga keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Rofi Alhanif, mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus mampu membuka peluang sekaligus memastikan masyarakat dan lingkungan tetap terlindungi.
“Pembangunan ekonomi Indonesia harus terus membuka peluang sekaligus memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan tetap terlindungi. Kondisi Sungai Citarum menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta pelibatan masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi mendatangi Yayasan Bening Saguling di Kabupaten Bandung Barat untuk melihat inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Melalui kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah, yayasan tersebut membantu keluarga pemulung memperoleh penghasilan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Inisiatif ini memperlihatkan bahwa pemulihan Sungai Citarum tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan pencemaran. Upaya tersebut juga harus menyentuh persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan kesehatan, kepastian sumber penghidupan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat.
Delegasi juga mengunjungi perusahaan lokal yang menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab melalui perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja, mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, serta penyediaan saluran pengaduan.
Perusahaan tersebut turut menyediakan 10 hektare lahan sawah yang dapat dimanfaatkan petani untuk menunjang mata pencaharian. Dukungan itu diharapkan membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk mengakses pendidikan dan kesempatan kerja di perusahaan.
Deputi Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, mengatakan praktik bisnis yang bertanggung jawab harus berangkat dari penghormatan terhadap HAM dan diwujudkan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Bisnis yang bertanggung jawab berawal dari penghormatan terhadap HAM, dan pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia. Kebijakan dan komitmen memang penting, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana hal tersebut membawa perubahan nyata bagi pekerja, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan,” katanya.
Ia menambahkan, dialog langsung dengan masyarakat di sepanjang DAS Citarum penting untuk mempertemukan kebijakan dengan realitas di lapangan sekaligus membuka ruang bagi solusi bersama.
Bagi delegasi Parlemen Eropa, kunjungan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai bagaimana praktik bisnis dan kebijakan ekonomi berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Isu tersebut sekaligus menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab dunia usaha dalam menghormati HAM dan menjaga lingkungan.
Ketua Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, Mounir Satouri, menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menjadi komitmen dalam dokumen kebijakan.
“Mendengarkan langsung pengalaman masyarakat, pekerja, dan generasi muda memberikan pemahaman berharga tentang bagaimana bisnis yang bertanggung jawab dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menghormati HAM,” ujarnya.
Melalui proyek Agents of Change, Uni Eropa dan UNDP bekerja sama di Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Thailand untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai dampak kegiatan usaha terhadap HAM dan lingkungan.
Program tersebut juga bertujuan memperkuat peran media dalam pemberitaan isu bisnis dan HAM serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menyuarakan perubahan kebijakan.
Salah satu peserta program Agents of Change, Ihza Maulana, mengatakan generasi muda memiliki ruang untuk ikut mendorong dunia usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Menurut dia, anak muda dapat memulai perubahan dengan berani mempertanyakan praktik bisnis yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun dialog publik.
“Anak muda bisa mulai dengan berani bertanya dan bersuara ketika melihat praktik bisnis yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan. Dengan menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan membuka dialog, kita juga dapat mendorong dunia usaha untuk lebih mendengarkan masyarakat dan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab,” katanya.
Berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, dialog tersebut sekaligus menegaskan posisi generasi muda bukan hanya sebagai kelompok yang akan menerima dampak keputusan ekonomi dan lingkungan hari ini, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan yang menentukan masa depan.
Pelibatan anak muda dalam dialog bersama pemerintah, parlemen, masyarakat, dan pelaku usaha dinilai penting untuk memastikan aspirasi generasi mendatang turut diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, upaya menjaga DAS Citarum tidak hanya berkaitan dengan pemulihan ekosistem sungai, tetapi juga menyangkut perlindungan HAM, keadilan ekonomi, akuntabilitas dunia usaha, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
(Lidia)
