IDETORIAL.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dan Aliansi Organis Indonesia (AOI) meluncurkan laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2025 untuk memperkuat pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis data.
Laporan yang diluncurkan tersebut mencatat perkembangan luas lahan pertanian organik nasional yang mencapai 65.100 hektare pada 2024. Angka ini meningkat sekitar 24 persen dibandingkan 2020. Sementara jumlah produsen organik meningkat tiga kali lipat menjadi 108.469 orang dalam periode yang sama.
Data tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan investasi pengembangan pertanian organik di Indonesia. Terlebih, pemerintah telah menetapkan target peningkatan proporsi komoditas pertanian organik menjadi 1,55 persen dari total produksi pada 2029, naik dari 1,47 persen pada 2025.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, mengatakan ketersediaan data yang konsisten dan terstandarisasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pertanian organik nasional.
“Melalui laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia tahun 2025 ini, kita dapat terus memperkuat tata kelola melalui tiga parameter utama: data deret waktu yang konsisten, metodologi dan cakupan komoditas yang terstandarisasi, serta integrasi data ke dalam siklus perencanaan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Leonardo, Senin, 2 November 2026.
Menurut laporan tersebut, sekitar separuh dari total luas lahan pertanian organik nasional berada di Pulau Sumatra. Data ini sekaligus menunjukkan pentingnya pemerataan pengembangan pertanian organik di berbagai wilayah Indonesia.
Pengembangan pertanian organik dinilai semakin relevan di tengah tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Praktik pertanian ini tidak hanya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan, tetapi juga melindungi kesehatan tanah, lingkungan, hewan, dan manusia.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menekankan pentingnya memasukkan petani kecil yang menjalankan praktik pertanian organik tanpa sertifikasi maupun pertanian agroekologis tradisional ke dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian organik.
“Praktik pertanian organik yang tidak bersertifikat serta pertanian agroekologis tradisional yang dilakukan oleh petani skala kecil telah berkembang pesat di seluruh dunia. Data menunjukkan kemajuan yang jauh lebih besar ketika para petani ini disertakan dalam data kita; itulah sebabnya mereka harus diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian organik,” ujarnya.
Selain peluncuran laporan SPOI, Bappenas, FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) juga meluncurkan Komite Koordinasi Bersama atau Joint Coordination Committee (JCC) untuk Petani Keluarga.
Pembentukan komite tersebut dimaksudkan sebagai wadah koordinasi kebijakan lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani keluarga sekaligus mendukung pemulihan ekosistem lahan.
Direktur Aliansi Organis Indonesia, Sukmi Alkausar, mengatakan pengembangan pertanian organik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir.
Tantangan tersebut mencakup kapasitas produksi, kelembagaan petani, sistem penjaminan mutu dan sertifikasi, hingga akses pasar. Karena itu, laporan SPOI perlu dimanfaatkan sebagai instrumen dalam menentukan kebijakan, prioritas investasi, dan program yang memberikan dampak langsung bagi petani serta kelestarian lingkungan.
“Laporan SPOI tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka statistik; sebaliknya, laporan ini harus menjadi instrumen penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, menentukan prioritas investasi, serta menyusun program yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi petani maupun kelestarian lingkungan,” kata Sukmi.
Penyusunan laporan tersebut merupakan hasil kerja sama teknis Bappenas, FAO, dan AOI untuk memperkuat kebijakan serta ketersediaan data statistik pertanian organik. Dalam prosesnya, ketiga lembaga juga menggelar diskusi lintas sektor bersama petani skala kecil di enam provinsi guna memastikan data dan rekomendasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Peluncuran laporan ini menjadi bagian dari rangkaian Organic Day yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan menghadirkan gelar wicara dan pameran produk organik dari 19 provinsi di Indonesia.
Organic Day juga melibatkan berbagai komunitas dan generasi muda melalui kegiatan interaktif yang mendorong partisipasi dalam membangun sistem pangan berkelanjutan.
Melalui penguatan data, koordinasi kebijakan, dan keterlibatan petani, pengembangan pertanian organik diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan sistem pangan nasional.
(LIdia)
