IDETORIAL.com, Sumba – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat di empat kabupaten di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui kegiatan roadshow yang menyasar masyarakat hingga wilayah terpencil.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, mengakses pembiayaan resmi, serta melindungi diri dari berbagai praktik keuangan ilegal.
Kegiatan yang menjangkau Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya tersebut melibatkan anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Julie Laiskodat serta pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah turut hadir dalam rangkaian kegiatan di masing-masing kabupaten.
Kepala OJK Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, mengatakan edukasi keuangan difokuskan pada pengelolaan keuangan masyarakat, kewaspadaan terhadap investasi ilegal, bahaya pinjaman online ilegal, dan judi online.
Edukasi juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama terkait pengelolaan keuangan usaha dan akses permodalan melalui lembaga jasa keuangan resmi.
Menurut Yan Jimmy, masyarakat perlu memahami jalur pembiayaan yang aman ketika membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Pemanfaatan lembaga keuangan formal menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pinjaman ilegal yang dapat menimbulkan persoalan keuangan.
“Bagaimana ketika mereka membutuhkan akses permodalan, mereka mendatangi lembaga jasa keuangan yang resmi,” kata Yan Jimmy, Minggu, 1 November 2026.
Ia menjelaskan, pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan edukasi, terutama bagi kelompok masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
Selain memperkuat literasi dan perlindungan konsumen, rangkaian kegiatan tersebut juga diarahkan pada pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi daerah. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pengembangan rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.
Bersama pemerintah daerah, OJK juga mengikuti kegiatan panen raya bibit rumput laut sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan komoditas unggulan masyarakat pesisir.
Pengembangan rumput laut tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi bahan baku, tetapi juga pengolahan menjadi produk bernilai tambah yang dikembangkan PT Algae Sumba Timur Lestari (ASTIL).
Untuk memperkuat pengembangan usaha tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama yang melibatkan sembilan lembaga, termasuk pemerintah daerah dan PT ASTIL. Dukungan sektor keuangan melibatkan Bank NTT untuk akses permodalan, serta lembaga penjaminan dan asuransi, di antaranya Jamkrida, Jamkrindo, dan Jasindo.
Yan Jimmy mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan produk olahan rumput laut terus berjalan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
“Bagaimana produk gula rumput laut ini di Sumba Timur bisa terus kita kembangkan. Termasuk untuk petani-petani rumput laut di Sumba Timur, ini sangat bagus,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat ekosistem usaha rumput laut, mulai dari dukungan pembiayaan, pengembangan produksi, hingga perlindungan usaha petani. Dengan demikian, potensi rumput laut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Pengembangan potensi tersebut juga melibatkan dunia pendidikan melalui kerja sama PT ASTIL dengan SMKN 3 Sumba Timur yang memiliki program keahlian terkait produk rumput laut dan perikanan.
Melalui kerja sama itu, para siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan bibit rumput laut. Sebanyak 11 siswa secara bergiliran setiap hari membantu proses pengelolaan bibit yang dikembangkan perusahaan.
Keterlibatan siswa tidak hanya memberikan pengalaman praktik sesuai bidang keahlian, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi. Hasil kegiatan tersebut telah membantu membiayai kebutuhan sekolah dan memberikan keuntungan tambahan bagi para siswa.
Keterlibatan dunia usaha dengan sekolah vokasi ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi daerah. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman mengelola kegiatan produktif yang memberikan hasil nyata.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya menghubungkan peningkatan literasi keuangan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Edukasi mengenai akses pembiayaan dan perlindungan konsumen perlu berjalan beriringan dengan dukungan terhadap usaha produktif berbasis potensi lokal.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, pengembangan ekonomi masyarakat diharapkan semakin memiliki dukungan permodalan, keterampilan, dan akses pasar yang berkelanjutan.
(Lidia)
