IDETORIAL.com, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama DPRD menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur arah penataan ruang dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027 di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin, 9 November 2026. Dua Ranperda yang disepakati yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD, dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD terkait persetujuan kedua Ranperda tersebut
“Pembangunan kota harus berpihak pada masyarakat dan tidak boleh mengorbankan warga demi perubahan wajah kota,”kata Wali Kota Kupang, Chris Widodo.
Wali Kota Kupang juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan. Menurutnya, persetujuan dua Ranperda tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi, tetapi menjadi langkah penting dalam menyatukan arah pembangunan Kota Kupang.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW Kota Kupang Tahun 2026–2045 akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan berlangsung secara terencana, memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Dengan adanya RTRW tersebut, arah pembangunan diharapkan memiliki landasan yang jelas sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukan dan kepentingan jangka panjang kota.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta bermartabat.
Chris menegaskan, penataan kawasan permukiman harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegasnya.
Menurut dia, penataan kawasan bukan semata-mata mengubah wajah kota agar terlihat lebih baik, melainkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan penataan harus mempertimbangkan kepentingan warga agar pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan sosial baru.
Wali Kota juga mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hukum formal. Persetujuan bersama harus ditindaklanjuti melalui program, kebijakan, dan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur atau perubahan fisik kota, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup.
Dengan disepakatinya kedua Ranperda tersebut, Pemkot Kupang dan DPRD diharapkan memiliki landasan regulasi untuk mengarahkan pembangunan kota secara lebih terencana, sekaligus memastikan penataan ruang dan pembenahan permukiman tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
(Lidia)
