IDETORIAL.com, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan kerja sama terpadu untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana.
Kerja sama tersebut akan mencakup pendampingan, pelayanan medis, bantuan psikologis, hingga pemenuhan hak-hak korban melalui koordinasi lintas instansi.
Rencana kerja sama itu dibahas dalam audiensi Wali Kota Kupang, Chris Widodo, bersama Kepala LPSK Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Anselmus Sowa Bolen, di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin, 9 November 2026.
Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dalam pelaksanaannya, Pemkot Kupang akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta RSUD S.K. Lerik.
Wali Kota mengatakan, perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menangani dampak suatu kasus, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh pelayanan dan pendampingan hingga proses pemulihan.
“Kehadiran LPSK di NTT mempermudah masyarakat mengakses layanan perlindungan yang sebelumnya harus dikoordinasikan dengan kantor pusat di Jakarta,”kata Chris.
Dalam pertemuan tersebut, Chris juga menjelaskan dukungan Pemkot Kupang melalui alokasi Dana Pengaman Kesehatan sebesar Rp3 miliar per tahun di RSUD S.K. Lerik.
Dana tersebut digunakan untuk membantu penanganan awal pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau mengalami kendala dokumen kependudukan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Kalau ada warga dalam kondisi gawat darurat, harus ditolong terlebih dahulu. Soal administrasi dapat diselesaikan kemudian,” ujarnya.
Chris berharap fasilitas tersebut dapat mendukung penanganan medis bagi korban tindak pidana, terutama dalam situasi yang membutuhkan pertolongan segera. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antara LPSK, Dinas Kesehatan, dan RSUD S.K. Lerik, termasuk dalam hal pembiayaan pelayanan.
Kepala LPSK Perwakilan NTT, Anselmus Sowa Bolen, mengungkapkan bahwa sejak mulai beroperasi pada Oktober 2025, pihaknya telah menerima sekitar 240 permohonan perlindungan dari berbagai daerah di NTT.
Kota Kupang menjadi daerah dengan jumlah permohonan terbanyak, yakni sekitar 38 permohonan, disusul Kabupaten Kupang sebanyak 22 permohonan.
“Keberadaan kantor perwakilan LPSK di NTT memangkas kendala akses pelayanan bagi masyarakat. Sebelumnya, permohonan perlindungan dan penanganan kasus harus dikoordinasikan langsung dengan kantor pusat di Jakarta,”jelas Anselmus.
Ia menambahkan, sejumlah kasus yang ditangani membutuhkan intervensi cepat, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan terhadap kelompok rentan.
LPSK juga telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada korban asal Kota Kupang, mulai dari bantuan medis, psikologis hingga psikososial. Salah satu penanganan darurat bahkan mencakup pembiayaan medis sekitar Rp62 juta.
“Penanganan saksi dan korban tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga pelayanan lainnya agar korban mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal,” tambah Anselmus.
Audiensi tersebut juga membahas penyamaan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan dan pembiayaan medis bagi korban tindak pidana di rumah sakit, termasuk koordinasi terkait penjaminan BPJS Kesehatan dan dukungan pembiayaan dari LPSK.
Sementara itu, Direktur RSUD S.K. Lerik, Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, menekankan pentingnya alur pelayanan yang jelas agar korban dan keluarga memperoleh kepastian penanganan.
“Kejelasan mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah korban menghadapi hambatan administrasi, maupun ketidakpastian pembiayaan saat membutuhkan pertolongan,”ujar Ivonny.
Menanggapi hal itu, Wali kota meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti rencana penyusunan MoU. Kesepakatan tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas, prosedur rujukan, mekanisme pelayanan medis, serta pembiayaan penanganan korban.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Kupang dan LPSK menargetkan terbentuknya sistem koordinasi yang lebih terpadu sehingga saksi dan korban tindak pidana dapat memperoleh perlindungan serta pelayanan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
(Lidia)
