IDETORIAL.com, Kupang – Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti program bagi warga eks-Timor Timur, terutama penyediaan rumah layak huni, penyelesaian persoalan veteran, serta pembukaan kesempatan bagi generasi muda eks-Timor Timur untuk menjadi anggota TNI-Polri dan aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Umum FKPTT, Eurico Guterres mengatakan, organisasinya akan terus menyuarakan aspirasi anggota dan masyarakat eks-Timor Timur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, FKPTT memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan persoalan yang masih dihadapi anggotanya, terlepas dari apakah pemerintah merespons tuntutan tersebut atau tidak.
“Kita tidak berhenti. Namanya organisasi kemasyarakatan, salah satu fungsinya adalah menyuarakan aspirasi masyarakat. Soal pemerintah mendengar atau tidak, itu kita kembalikan kepada pemerintah. Tetapi, kita punya kewajiban untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya warga eks-Timor Timur,” kata Eurico.
Ia menjelaskan, FKPTT telah menyusun sembilan program prioritas melalui kongres organisasi. Program-program tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah keberlanjutan program rumah layak huni bagi masyarakat eks-Timor Timur dan masyarakat lokal di sekitarnya. Ia mengingatkan kembali program yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berkunjung ke wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana keberlanjutan program itu dalam kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk kaitannya dengan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
“Pertanyaannya, apakah tiga juta rumah itu sudah termasuk rumah untuk masyarakat eks-Timor Timur atau di luar dari tiga juta itu? Kalau masuk dalam program tersebut, berapa yang akan dialokasikan untuk masyarakat eks-Timor Timur di seluruh Indonesia?” katanya.
Ia menilai, kepastian alokasi diperlukan agar masyarakat eks-Timor Timur tidak kehilangan kejelasan mengenai tindak lanjut program perumahan yang sebelumnya telah dijanjikan. Ia juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai kelanjutan program tersebut dalam dua tahun terakhir.
Selain persoalan perumahan, FKP TT menyoroti penyelesaian hak-hak veteran. Ia mempertanyakan proses pemberian status veteran yang dinilai masih sulit diperoleh oleh sebagian pihak, meskipun Presiden Prabowo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Waktu Pak Presiden masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau memberikan perhatian terhadap veteran. Kenapa sekarang sudah menjadi presiden, pengurusan veteran justru masih sulit? Persoalannya ada di mana?” ujarnya.
Persoalan berikutnya adalah akses generasi muda eks-Timor Timur untuk berkarier sebagai anggota TNI, Polri, maupun ASN. FKPTT berharap anak-anak dari komunitas tersebut memperoleh kesempatan yang adil untuk mengikuti seleksi dan membangun masa depan melalui jalur pengabdian kepada negara.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan terus disuarakan melalui jalur argumentasi dan dialog, bukan kekerasan.
“Kemarin mungkin kami diam, tetapi besok kami tidak diam. Kami akan melawan, tetapi bukan dengan kekerasan. Kami melawan dengan argumentasi,” tandas Eurico.
Ia juga mempertanyakan keterwakilan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam pemerintahan pusat, terutama di kabinet dan Dewan Pertimbangan Presiden. Menurutnya, dukungan politik masyarakat NTT dalam pemilihan presiden seharusnya diikuti perhatian yang memadai terhadap aspirasi dan keterlibatan masyarakat daerah dalam pemerintahan.
FKPTT menyampaikan aspirasi tersebut bertepatan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur periode 2025-2030, Selasa, 20 Oktober 2026, yang juga menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia berharap perwakilan pemerintah yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat meneruskan tuntutan organisasi kepada pemerintah pusat, sehingga sembilan program prioritas yang telah disusun dapat memperoleh tindak lanjut.
Kirim 20 Delegasi ke Timor-Leste untuk Dialog Rekonsiliasi
Selain memperjuangkan persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat eks-Timor Timur, FKPTT juga menyiapkan langkah rekonsiliasi dengan mengirimkan 20 delegasi ke Timor-Leste.
Ketua Umum FKPTT, Eurico Guterres menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan upaya keempat organisasi dalam merespons ajakan Presiden Timor-Leste, José Ramos-Horta, untuk membuka kembali dialog dan memperkuat rekonsiliasi di antara masyarakat yang pernah terpisah akibat perbedaan pilihan politik pada masa lalu.
Menurutnya, kunjungan itu tidak sekadar menghadiri kegiatan atau festival di Timor-Leste, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi dan mencari jalan menuju perdamaian.
“Kalau memang kita serius ingin rekonsiliasi, mari kita rekonsiliasi. Kalau memang serius ingin damai, mari kita sungguh-sungguh berdamai. Kalau kita salah, kita minta maaf. Mari kita berdamai demi anak cucu kita yang akan datang,” terang Eurico.
Ia meminta agar persoalan internal di Timor-Leste tidak dikaitkan dengan keberadaan masyarakat eks-Timor Timur yang memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Menurutnya, perbedaan pilihan politik pada masa lalu tidak seharusnya terus menjadi sumber pertentangan antargenerasi.
FKP TT berharap dialog tersebut dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mengurangi stigma terhadap kelompok masyarakat yang memiliki pilihan politik berbeda pada masa lalu.
Ia mengatakan, delegasi dijadwalkan berangkat pada 21 Oktober 2026 dan kembali sekitar 27 Oktober 2026. Hasil pembicaraan selama kunjungan itu akan menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya rekonsiliasi.
“Kita sebagai anak-anak dari orang tua yang pernah bertikai harus berpikir tentang solusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu? Kita ingin membuka diri untuk rekonsiliasi,”tutup Eurico.
(Lidia)
