IDETORIAL.com, Kupang – Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), menuntaskan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang), alokasi Februari–Maret 2026 kepada 837.612 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 22 kabupaten/kota.
Program yang berlangsung selama April hingga Juni itu, berhasil diselesaikan 100 persen tepat pada 30 Juni 2026, meski dihadapkan pada tantangan distribusi di wilayah kepulauan.
Dalam program tersebut, BULOG NTT menyalurkan 16.752.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran dilakukan secara bertahap hingga seluruh bantuan diterima masyarakat sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
Pemimpin BULOG Wilayah NTT, Arrahim Kanam, Rabu, 1 Juli 2026 mengatakan, keberhasilan menuntaskan penyaluran bantuan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga mitra distribusi di lapangan.
Menurutnya, karakteristik geografis NTT yang terdiri atas pulau-pulau dengan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan utama selama proses penyaluran. Selain itu, kondisi cuaca di sejumlah wilayah juga sempat menghambat distribusi.
“Selama proses penyaluran kami menghadapi berbagai tantangan logistik dan cuaca. Namun berkat kerja keras seluruh tim serta dukungan pemerintah daerah dan para mitra, seluruh kendala dapat diatasi sehingga pada 30 Juni 2026 penyaluran bantuan berhasil diselesaikan 100 persen sesuai target,” kata Arrahim.
Ia menegaskan, ketepatan waktu penyaluran menjadi bagian dari komitmen BULOG dalam memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan tanpa mengganggu ketersediaan stok maupun rantai pasok pangan di daerah.
Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, program ini juga diharapkan berkontribusi menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga bahan pokok di pasaran, terutama di daerah kepulauan yang memiliki biaya distribusi relatif tinggi.
“BULOG NTT akan terus mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pangan dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,”tutup Arrahim.
Mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pangan serta memperkuat koordinasi didaerah, menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan, sekaligus memastikan setiap program bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.(lid)
