IDETORIAL.com, Ende — Penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Flores terus diperkuat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Ende mengumpulkan 21 camat se-Kabupaten Ende untuk menyatukan langkah dan mengurai berbagai kendala penanganan bencana di lapangan.
Pertemuan berlangsung di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Jumat, 21 Agustus 2026 malam. Forum tersebut menjadi bagian dari pendampingan BNPB kepada pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi penanganan darurat di wilayah terdampak.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembenahan data dan informasi kebencanaan. Data dari tingkat desa hingga kecamatan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan, menetapkan wilayah prioritas, sekaligus memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.
Tenaga Ahli BNPB sekaligus Koordinator BNPB Wilayah Ende, Jahidin Chillo, mengatakan penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan diperlukan agar persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Melalui forum ini sesuai arahan Kepala BNPB, kami terus menguatkan sinergi hingga tingkat kecamatan untuk mengurai permasalahan di lapangan. Sehingga solusi seperti persoalan pendataan dan distribusi bisa kita selesaikan,” ujar Jahidin.
Pemutakhiran data terus dilakukan seiring proses verifikasi langsung di lapangan. Dari hasil pendataan yang dihimpun melalui 21 kecamatan, tercatat 6.931 kepala keluarga (KK) terdampak gempa di Kabupaten Ende.
Angka tersebut masih menjadi bagian dari proses validasi untuk memperoleh gambaran kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Data yang semakin lengkap diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan jenis bantuan dan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Data dan informasi ini penting sebagai dasar kita untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan. Ini yang terus kita optimalkan sehingga harapannya tidak ada lagi laporan yang menyatakan bahwa masyarakat belum menerima bantuan,” jelas Chillo.
Dalam mekanisme penanganan tersebut, camat didorong menjadi penghubung aktif antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPBD Kabupaten Ende. Setiap perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat segera dilaporkan sehingga bantuan dapat diarahkan secara lebih cepat.
Selain persoalan pendataan, forum juga membahas distribusi bantuan yang saat ini telah tersedia di gudang BPBD Kabupaten Ende. Bantuan berasal dari BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.
Untuk mempercepat penyaluran, camat diberikan ruang untuk mengambil bantuan dari gudang BPBD dan mengoordinasikan distribusinya hingga ke wilayah masing-masing.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat memangkas waktu tunggu dan memastikan bantuan yang telah tersedia tidak terlalu lama berada di gudang.
Keterbatasan armada di sejumlah wilayah juga menjadi salah satu kendala yang dibahas. Kecamatan yang belum memiliki sarana transportasi untuk mengangkut bantuan dapat segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Ende agar kebutuhan armada dapat dicarikan solusi.
Hingga Jumat (21/8/2026) pukul 20.00 WITA, sebanyak 5.000 paket bantuan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Ende, termasuk 2.000 paket untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya.
Chillo mengatakan distribusi bantuan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada hasil pendataan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Hingga Jumat malam menurut data yang kita peroleh sebanyak kurang lebih 5.000 paket bantuan sudah kita salurkan. Secara bertahap kita akan terus mendistribusikan kepada masyarakat terdampak musibah ini,” terang Chillo.
BNPB menilai penanganan darurat tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan bantuan bergerak cepat, tepat, dan merata hingga ke masyarakat.
Karena itu, keterlibatan pemerintah kecamatan hingga desa menjadi penting untuk memperkuat rantai informasi sekaligus mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak.
BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Ende dan BPBD akan terus memperkuat koordinasi di seluruh wilayah terdampak. Pemutakhiran data yang lebih akurat dan distribusi logistik yang terarah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascagempa.
(Lid)
