IDETORIAL.com, Kalabahi – Isu legitimasi kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Alor semakin menguat, menyusul kondisi kesehatan Bupati Alor Iskandar Lakamau, S.H., M.Si yang sempat mengalami masalah sejak Juli 2025.
Meski telah menjalani masa pemulihan, keterbatasan fisik dan kognitif selama proses penyembuhan menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan bupati dalam menjalankan roda pemerintahan secara optimal.
Menyikapi situasi politik yang semakin hangat di Kabupaten Alor, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Abui Aremang, Benyamin Alokafani, S.H., mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Saya mengajak kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Alor, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di daerah ini. Jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax, terutama yang disebarkan melalui akun-akun palsu di media sosial,” tegas Benyamin Alokafani, Sabtu, 25 April 2026.
Benyamin menekankan pentingnya filterisasi informasi, sebelum disebarkan atau ditindaklanjuti. Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di media.
“Isu-isu yang beredar di media perlu kita filter atau kita saring terlebih dahulu sebelum kita laksanakan. Kita juga perlu menjaga toleransi yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita sejak dulu,” tegasnya.
Tokoh muda Abui ini juga mengajak masyarakat Kabupaten Alor untuk tetap mendukung program-program pemerintah daerah yang sedang berjalan.
“Saya juga mengajak masyarakat Kabupaten Alor untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Alor yang sementara berjalan. Kalau kita tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Alor, maka pembangunan di daerah ini tidak akan berjalan dengan baik,” pintanya.
Benyamin Alokafani berharap, dengan menjaga situasi yang kondusif, pembangunan di Kabupaten Alor dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, situasi politik di Kabupaten Alor masih menjadi perhatian publik, terutama terkait isu kesehatan bupati dan kelanjutan kepemimpinan. Masyarakat diimbau untuk selalu mengutamakan persatuan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. (*)
