IDETORIAL.com, Jakarta – Sebanyak 78 dari 159 sampel produk konsumsi di ritel modern atau 49,1 persen belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal.
Hal ini menjadi temuan Ombudsman yang menunjukkan masih lemahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, meskipun pemberlakuan ketentuan tersebut telah memasuki tahap implementasi.
Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2026.
Dari 159 sampel produk yang diperiksa, hanya 81 produk atau 50,9 persen yang memenuhi ketentuan. Pemeriksaan mencakup delapan kategori, yakni daging olahan, permen/dessert/jelly, roti/pastry, minuman, keju/yoghurt/olahan susu, mi/snack/bumbu instan, kapsul/vitamin kesehatan, serta kosmetik.
Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH.
Ombudsman menemukan sejumlah bentuk ketidaksesuaian, antara lain penggunaan logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor identitas, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa kepastian kehalalan produk merupakan bagian dari hak konsumen yang berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi.
“Kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan dan kepercayaan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel,” tegas Maneger.
Pemantauan dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kajian sistemik mengenai tata kelola pelayanan sistem jaminan produk halal yang dilakukan pada 2024, sekaligus untuk mengukur kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
Selain ritel modern, Ombudsman juga memantau usaha mikro dan kecil (UMK), pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk melihat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan efektivitas pembinaan serta pengawasannya.
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum, menjelaskan bahwa meskipun UMK memperoleh relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028, aspek kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap harus diperhatikan. Menurutnya, sektor hulu merupakan titik awal rantai pasok suatu produk sehingga pengawasan harus dilakukan sejak proses produksi.
Di Pasar Mayestik, Ombudsman menemukan dokumen jaminan halal LPPOM MUI yang diterbitkan pada 2019, tetapi belum disertai pemantauan lanjutan. Sementara di Pasar Kramat Jati, sejumlah kios penjualan daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat konsumen.
Ombudsman juga menemukan area penjualan produk nonhalal berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan pemisahan lokasi, peralatan, dan penyimpanan untuk mencegah risiko kontaminasi silang.
Persoalan serupa ditemukan pada fasilitas pemotongan hewan. Rumah Potong Ayam (RPA) Ciputat belum memiliki sertifikat halal, sedangkan RPH Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah mengantongi sertifikat halal.
Ombudsman menilai pemenuhan sertifikasi halal pada fasilitas pemotongan hewan penting untuk menjamin kehalalan produk sejak proses pemotongan hingga pendistribusian kepada konsumen.
Selain pengawasan lapangan, Ombudsman turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai.
Namun, pemanfaatan program tersebut belum merata karena penyerapan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lainnya mencatat tingkat pemanfaatan yang relatif lebih rendah.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK serta pedagang pasar tradisional.
Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan BUMD pangan juga diperlukan untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal dan pendampingan bagi pelaku UMK.
Ombudsman juga meminta pengawasan pascasertifikasi dilakukan secara berkala terhadap produk industri menengah dan besar, pasar tradisional, ritel modern, serta fasilitas pemotongan hewan. Selain itu, BPJPH dan pengelola pasar perlu menyediakan kanal pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan mudah diakses konsumen maupun pelaku usaha.
Selanjutnya, Ombudsman RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian/lembaga terkait agar implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal berjalan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan hingga 2028.
(Lidia)
