IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kelembagaan industri pasar modal Indonesia dengan mendorong peningkatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan integritas perusahaan efek serta manajer investasi.
Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan telah menyampaikan komitmen penetapan kelompok kegiatan usaha sebagai bagian dari proses penguatan industri tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 107 merupakan Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI). Sebanyak 74 Perusahaan Efek memilih kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3, 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih kelompok Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.
Dalam rilis tertulis OJK, Rabu, 11 November 2026 menyatakan, penetapan kelompok kegiatan usaha ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK mendorong perusahaan efek dan manajer investasi meningkatkan kapasitas permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko. Pengelompokan PEKU dan MIKU menjadi dasar penentuan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai kemampuan dan pemenuhan persyaratan masing-masing perusahaan.
OJK memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap. Pemenuhan seluruh persyaratan ditargetkan selesai hingga April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.
Dukungan pemegang saham juga menjadi perhatian OJK, terutama dalam memastikan kecukupan modal, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan. Hal ini diperlukan agar transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain penguatan kelembagaan, OJK juga meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah terulangnya pelanggaran oleh pelaku industri.
Terhadap sejumlah perusahaan efek yang terlibat dalam kasus pelanggaran, OJK telah meminta perbaikan melalui peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Perusahaan juga diminta memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan, mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh, serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa. Hasil evaluasi dan pelaksanaan perbaikan tersebut wajib disampaikan kepada OJK.
Sementara dalam pengawasan manajer investasi, OJK terus memperkuat komunikasi dengan asosiasi industri serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik.
OJK menegaskan, penguatan industri pasar modal tidak hanya dilakukan melalui pembenahan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga melalui penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membangun industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
(Lidia/*)
