IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan penyegaran organisasi, dengan melantik sejumlah pejabat pimpinan satuan kerja setingkat deputi komisioner, kepala departemen, kepala unit khusus, dan kepala OJK daerah, Selasa, 2 Juni 2026.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan integritas, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan OJK.
Dalam sambutannya, Friderica menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi.
“Pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga menjadi momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Amanah yang diterima hari ini bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen, masyarakat, serta pembangunan nasional,” tegas Friderica.
Adapun pejabat yang dilantik meliputi Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon; Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi; Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; serta Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.
Melalui penguatan organisasi tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
