IDETORIAL.com, Kupang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanfaatkan masa non tahapan pemilu, untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjalin silaturahmi dan diskusi bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang, sebagai mitra strategis dalam penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi.
Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat AJI Kota Kupang, Selasa, 14 Juli 2026 itu menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan insan pers untuk membahas berbagai isu kepemiluan, evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, serta penguatan kolaborasi menjelang tahapan demokrasi berikutnya.
Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento menyampaikan bahwa, masa non tahapan bukan berarti aktivitas kelembagaan berhenti. Sebaliknya, periode tersebut menjadi momentum untuk melakukan penguatan kapasitas, membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan literasi demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang, sekaligus mendorong meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap proses demokrasi.
“Media merupakan mitra strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi setiap proses demokrasi,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu NTT, James Ratu turut menyampaikan, dimasa non tahapan, Bawaslu NTT berinisiatif melakukan konsolidasi demokrasi ke berbagai pihak dan stakeholder dalam rangka penguatan simpul – simpul demokrasi, termasuk organisasi – organisasi pers, tujuannya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui tulisan – tulisan yang dihasilkan jurnalis.
“Intinya, dimasa non tahapan ini kita terus memperkuat konsolidasi demokrasi secara terus menerus, termasuk pers, dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat luas,”jelas James.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTT, Magdalena Yuanita Wake mengatakan, masa non tahapan menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk melakukan konsolidasi demokrasi melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Masa non tahapan bukan berarti aktivitas Bawaslu berhenti. Justru inilah waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi demokrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan, termasuk media, serta meningkatkan literasi demokrasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, media memiliki posisi strategis sebagai mitra Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
“Kami memandang media sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan partisipatif. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat,” tambah Yuanita.
Ketua AJI Kota Kupang, Djemi Amnifu menyambut baik kunjungan Bawaslu sebagai bentuk keterbukaan lembaga penyelenggara pemilu terhadap insan pers. Kolaborasi antara Bawaslu dan media dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kualitas demokrasi di daerah.
“Kolaborasi antara Bawaslu dan media sangat penting. Pers memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus mendorong pengawasan partisipatif agar demokrasi berjalan lebih berkualitas,” katanya.
Pengurus Devisi Gender, Anak dan Marginal AJI Indonesia Ana Djukana ikut mengatakan kolaborasi antara Bawaslu dan insan pers penting untuk memperkuat demokrasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi dan hubungan yang baik antara penyelenggara pemilu dengan media menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Kemitraan ini bukan untuk mengurangi independensi masing-masing pihak, tetapi menjadi ruang dialog dan pertukaran informasi, sehingga fungsi pengawasan maupun fungsi pers dapat berjalan optimal demi kepentingan publik,” terang Ana.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama melalui kegiatan literasi kepemiluan, diskusi publik, pendidikan pemilih, hingga peningkatan kapasitas jurnalis dalam peliputan isu-isu demokrasi dan kepemiluan.
Melalui konsolidasi pada masa non tahapan ini, Bawaslu berharap sinergi dengan media dapat terus diperkuat sehingga pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga melibatkan masyarakat luas dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.(lid)
