IDETORIAL.com, Bajawa – Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Flores Bagian Tengah.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Flores Bagian Tengah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, Jumat, 19 Juni 2026, menegaskan pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi yang kuat, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.
Menurutnya, berbagai program pengendalian inflasi harus dilaksanakan secara efektif dengan mengedepankan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi.
“Di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, kita perlu memperkuat sinergi dan inovasi agar pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya,
Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende juga menyatakan komitmennya untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target nasional sebesar 2,5±1 persen melalui berbagai program pengendalian yang berkelanjutan.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas sektor pangan guna memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
Selain isu inflasi, pertemuan juga menyoroti percepatan digitalisasi daerah. Bank Indonesia bersama pemerintah kabupaten mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi NTT Retribusi, sebuah platform berbasis mobile yang memungkinkan pemantauan transaksi retribusi secara real time. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas penggunaan sistem pembayaran digital dalam layanan publik guna mempercepat transformasi digital di wilayah Flores Bagian Tengah.
Dalam forum tersebut, TPID se-Flores Bagian Tengah menyepakati penguatan program pengendalian inflasi berbasis strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasinya akan dilakukan melalui peningkatan kerja sama antar daerah, penguatan neraca pangan daerah, serta pengembangan sistem logistik yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, TP2DD mendorong percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), dan peningkatan edukasi transaksi non-tunai untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital di masyarakat.
“Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Flores Bagian Tengah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempercepat digitalisasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,”tutup Adidoyo. (lid)
