IDETORIAL.com, Jakarta — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian PPN/Bappenas, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meluncurkan Indonesia Country Platform untuk menghubungkan prioritas pembangunan nasional dengan sumber pembiayaan dan investasi swasta guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Platform yang diluncurkan pada 7 Oktober 2026 dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk mengembangkan proyek-proyek prioritas yang layak dibiayai.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance melalui program Unlocking Private Capital for SDGs: Scaling Blended Finance and Strategic Investments through the Indonesia Country Platform.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, mengatakan mobilisasi modal swasta diperlukan untuk memperbesar pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Platform ini diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan nasional dengan kapasitas pendanaan dan investasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. GISD Country Platform menyediakan ruang untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Putut.
Menurut dia, kolaborasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan Indonesia.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan Indonesia Country Platform menjadi mekanisme untuk menerjemahkan komitmen global pembiayaan pembangunan ke dalam investasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.
“Peluncuran hari ini, sederhananya, merupakan mekanisme praktis untuk mempertemukan investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mengubah peluang menjadi investasi, dan investasi menjadi hasil pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” kata Gita.
Implementasi platform ini mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain energi terbarukan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan infrastruktur perkotaan. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), platform tersebut juga mendukung pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk Green, Social and Sustainability-Linked Bonds (GSSB).
Di sektor kelautan, salah satu fokusnya adalah pengembangan rantai nilai rumput laut melalui Indonesia Seaweed Incorporated (ISI), yang melibatkan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi konservasi, dan masyarakat lokal.
Ketua Umum APINDO sekaligus Co-Chair FFD4 Business Steering Committee, Shinta Kamdani, mengatakan peran sektor swasta tidak terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup keahlian, jaringan usaha, dan pengembangan proyek yang dapat menarik investasi.
“Sektor swasta membawa lebih dari sekadar modal. Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline. Country Platform menyediakan ruang untuk menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan untuk mengembangkan proyek secara lebih terstruktur,” ujar Shinta.
Dalam pengembangan ISI, APINDO telah menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak, termasuk Standard Chartered, Conservation International, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Kemitraan tersebut mencakup dukungan terhadap pengembangan industri rumput laut yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, pengembangan rantai nilai rumput laut diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Indonesia Country Platform merupakan tindak lanjut Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (Fourth International Conference on Financing for Development/FFD4) yang diselenggarakan PBB di Sevilla, Spanyol, pada 30 Juni hingga 3 Juli 2025. Konferensi tersebut menghasilkan Sevilla Commitment, yang menekankan pentingnya memperkuat pembiayaan publik dan swasta untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Selain Indonesia, mekanisme Country Platform juga dikembangkan di Kenya dan Kolombia untuk memperkuat hubungan antara prioritas pembangunan, strategi pembiayaan, dan peluang investasi di tingkat nasional.
Melalui platform ini, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan diharapkan dapat membangun proyek yang lebih terstruktur dan memperluas partisipasi modal swasta dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
(Lidia)
