IDETORIAL.com, Kupang – Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (FKM Undana) Kupang mendorong pemerataan tenaga bidan dan tenaga gizi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya memperkuat percepatan penurunan stunting.
Dorongan itu mengemuka dalam Workshop Sebaran Tenaga Bidan dan Gizi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang digelar bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Aula Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) NTT, Selasa, 29 September 2026.
Workshop tersebut membahas kesenjangan antara jumlah dan sebaran tenaga kesehatan dengan kebutuhan pelayanan di 22 kabupaten/kota. Pemetaan diperlukan agar perencanaan tenaga kesehatan tidak hanya didasarkan pada jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan sebaran penduduk, beban pelayanan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Akademisi FKM Undana, Dr. Pius Weraman, S.KM., M.Kes, mengatakan persoalan stunting perlu dilihat sebagai persoalan pembangunan manusia yang membutuhkan intervensi sejak periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Kekurangan gizi yang berlangsung dalam periode tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, pendidikan dan produktivitas ketika memasuki usia dewasa.
Karena itu, menurut Pius, penanganan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat perlu membangun kolaborasi melalui pendekatan pentahelix agar intervensi dapat menjangkau faktor-faktor yang memengaruhi status gizi anak.
Kebutuhan tersebut semakin penting ketika distribusi tenaga kesehatan belum merata. Data yang dipaparkan dalam workshop menunjukkan NTT memiliki 238.446 balita dan 12.913 bidan, tetapi jumlah tersebut tersebar dengan rasio pelayanan yang berbeda antardaerah.
Sumba Barat Daya, misalnya, memiliki 19.727 balita yang dilayani 359 bidan atau sekitar 54,95 balita per bidan. Rasio tersebut berbeda jauh dengan Ngada yang sekitar 9,57 balita per bidan, Lembata 10,46, Nagekeo 11,48 dan Flores Timur 12,35 balita per bidan.
Perbedaan rasio tersebut menjadi salah satu indikator perlunya pemetaan lebih rinci mengenai kecukupan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga saja tidak cukup untuk menentukan kecukupan pelayanan karena perlu dikaitkan dengan beban kerja, cakupan pelayanan, kapasitas fasilitas kesehatan serta standar kebutuhan tenaga.
Persoalan distribusi tenaga kesehatan tersebut berlangsung ketika stunting masih menjadi tantangan di NTT. Berdasarkan laporan e-PPGBM 22 kabupaten/kota, prevalensi stunting tercatat 17,7 persen pada 2022, turun menjadi 15,2 persen pada 2023 dan kembali menjadi 16,9 persen pada 2024 atau sekitar 64.507 balita.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi NTT hingga Agustus 2026 mencatat 62.676 balita mengalami stunting dengan prevalensi 20,4 persen. Pada periode yang sama, terdapat 86.184 balita dengan berat badan tidak naik, 40.615 balita underweight, 20.398 balita gizi kurang dan 1.865 balita gizi buruk.
Tantangan tidak berhenti pada penemuan kasus. Capaian intervensi terhadap kelompok bermasalah gizi juga masih rendah. Pemberian makanan tambahan bagi balita dengan berat badan tidak naik baru mencapai 2,7 persen dari target 70 persen. Intervensi bagi balita underweight baru 2,44 persen, gizi kurang 3,04 persen, sedangkan penanganan gizi buruk baru sekitar 3 persen dari target 92 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kesehatan di lapangan menjadi bagian penting dari rantai penanganan, mulai dari menemukan anak berisiko, memastikan pengukuran pertumbuhan, memberikan edukasi kepada keluarga hingga menghubungkan anak dengan intervensi yang dibutuhkan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Damiana V. Djahari, S.KM., M.Kes, menempatkan Posyandu sebagai salah satu pintu awal untuk mendeteksi masalah pertumbuhan dan gizi pada anak.
“Posyandu ini adalah salah satu bentuk cinta pemerintah kepada anak-anak NTT. Di sinilah harapan tumbuh, di mana balita yang bermasalah gizi bisa terdeteksi dan ditangani sejak dini,” kata Damiana.
Menurut Damiana, Posyandu tidak hanya berfungsi untuk penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, tetapi juga menjadi ruang edukasi mengenai gizi seimbang, pola asuh, ASI eksklusif, MPASI, imunisasi dan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan.
Namun, sistem deteksi tersebut masih menghadapi persoalan cakupan pengukuran. Data Dinas Kesehatan menunjukkan cakupan D/S atau proporsi balita yang ditimbang turun dari 82,6 persen pada 2025 menjadi 79,27 persen pada Agustus 2026.
Di sejumlah daerah, cakupannya bahkan lebih rendah. Sumba Barat Daya tercatat 43,9 persen, Manggarai Timur 49 persen, Timor Tengah Selatan 62,1 persen dan Sumba Barat 62,7 persen.
Rendahnya cakupan pengukuran membuat data prevalensi perlu dibaca secara hati-hati karena belum seluruh balita terukur. Karena itu, penguatan Posyandu, pencatatan pertumbuhan dan kualitas data menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi diarahkan kepada anak yang membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, FKM Undana bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTT mendorong agar pemetaan tenaga kesehatan menjadi bagian dari perencanaan program penurunan stunting. Pemetaan tidak hanya untuk mengetahui berapa banyak tenaga bidan dan gizi yang tersedia, tetapi juga di mana tenaga tersebut berada dan apakah keberadaannya sejalan dengan kebutuhan pelayanan.
Ketua pelaksana kegiatan, dr.Ir.Lewi Jutomo,M.Si dalam laporannya mengatakan, workshop tersebut dimaksudkan untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT, memetakan data stunting serta sebaran tenaga bidan dan gizi guna mengidentifikasi kesenjangan pelayanan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi pentahelix antara pemerintah dan akademisi, dengan penguatan peran berbagai unsur lain dalam penanganan persoalan stunting,”jelas Lewi.
Hasil yang diharapkan dari workshop adalah tersusunnya rekomendasi pemerataan tenaga bidan dan gizi berdasarkan jumlah serta sebaran penduduk di NTT.
Workshop yang berlangsung selama satu hari itu melibatkan 50 peserta, terdiri dari unsur Bidang Kesehatan Masyarakat/Gizi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kegiatan juga melibatkan 15 mahasiswa S-1 dan 10 mahasiswa S-2 FKM Undana.
Bagi FKM Undana, pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan kesehatan yang lebih berbasis data. Dengan mengetahui kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas pemerataan tenaga bidan dan gizi.
Dengan demikian, percepatan penurunan stunting di NTT tidak hanya bergantung pada seberapa besar angka prevalensi dapat ditekan, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap deteksi dini, edukasi, pelayanan dan intervensi gizi. Pemerataan tenaga bidan dan gizi menjadi salah satu bagian penting untuk memperkuat rantai pelayanan tersebut hingga ke tingkat masyarakat.
(Lidia)
