IDETORIAL.com, Kupang – Persoalan ketimpangan, konflik agraria, kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam menjadi isu yang akan dibedah dalam diskusi buku #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru di Kota Kupang.
Forum yang digelar GAMKI NTT, PIAR NTT dan AJI Kupang ini menghadirkan jurnalis sekaligus salah satu penulis buku, Dandhy Laksono.
Bedah buku dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 16.00 WITA, di Sekretariat DPD GAMKI NTT, Jalan Kramat Jati Nomor 15, Tofa, Kota Kupang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari refleksi 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ruang untuk menguji kembali arah pembangunan nasional dari perspektif daerah dan Indonesia Timur.
Buku #Reset Indonesia setebal 448 halaman merupakan karya kolaborasi empat jurnalis lintas generasi, yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu.
Buku tersebut lahir dari perjalanan dan ekspedisi panjang selama kurang lebih 15 tahun untuk membaca berbagai persoalan sosial, lingkungan, ekonomi dan politik di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah persoalan yang diangkat antara lain ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam serta kritik terhadap model pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan secara adil dan merata.
Ketua AJI Kupang, Djemi Amnifu, mengatakan kehadiran #Reset Indonesia di Kupang penting karena persoalan yang dibicarakan dalam buku tersebut memiliki keterkaitan erat dengan realitas kehidupan masyarakat di NTT.
“Buku #Reset Indonesia penting dibawa ke Kupang karena persoalan yang dibicarakan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat NTT. Ketimpangan, pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan akses terhadap pelayanan publik adalah persoalan nyata yang perlu dibicarakan secara terbuka,” ujar Djemi, Munggu, 23 Agustus 2026
Menurut Djemi, ruang diskusi semacam ini dibutuhkan agar pengalaman dan suara masyarakat daerah tidak hanya menjadi catatan di pinggir dalam pembicaraan mengenai pembangunan nasional.
Ia mengatakan, momentum 81 tahun kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada perayaan dan seremoni, tetapi menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah dirasakan masyarakat.
“Momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk menguji kembali apakah pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan bagi warga. Kita tidak hanya ingin merayakan kemerdekaan secara simbolik, tetapi juga membicarakan apa yang masih belum selesai dan seperti apa Indonesia yang ingin kita bangun ke depan, terutama dari perspektif daerah dan Indonesia Timur,” katanya.
Menurutnya, NTT memiliki pengalaman dan persoalan yang relevan untuk menjadi bagian dari percakapan mengenai Indonesia Baru. Kemiskinan, ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, persoalan ekologis hingga akses terhadap pelayanan publik merupakan isu yang perlu dibahas secara kritis.
Selain Dandhy Laksono, diskusi akan menghadirkan Sudirman Said dari Konferensi Republik, Yanuar Nugroho dari Nalar Institute, Sarah Lerry Mboeik dari PIAR NTT serta Dicky Senda dari Lakoat Kujawas, dan diskusi tersebut akan dimoderatori Ketua DPD GAMKI NTT, Winston Rondo.
Kehadiran para pembicara dari berbagai latar belakang diharapkan memperluas perspektif dalam membaca persoalan pembangunan nasional, sekaligus mempertemukan gagasan dari tingkat nasional dengan pengalaman masyarakat di daerah.
Bagi penyelenggara, bedah buku ini tidak diarahkan sekadar membicarakan isi sebuah buku. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi kritis untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan Indonesia setelah 81 tahun merdeka.
Gagasan tentang masa depan Indonesia, menurut penyelenggara, tidak semestinya hanya dibicarakan dari pusat kekuasaan. Pengalaman masyarakat daerah, termasuk NTT dan kawasan Indonesia Timur, perlu menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi DPD GAMKI NTT, PIAR NTT, AJI Kupang, Konferensi Republik, Nalar Institute dan Lakoat Kujawas.
Karena kapasitas tempat terbatas, peserta yang ingin mengikuti kegiatan diwajibkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia.
(Lid)
