IDETORIAL.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak investor global untuk memperkuat pembiayaan transisi hijau, guna mendukung percepatan transformasi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Dalam rilis tertulis, Selasa, 30 Juni 2026, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan ekonomi tetap tumbuh berkelanjutan, sekaligus memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat mengikuti rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris. Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, investor, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga internasional untuk membahas penguatan pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam berbagai forum internasional, Friderica menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, pembiayaan transisi tidak cukup berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme pasar yang mampu mendorong investasi pada proyek-proyek berkelanjutan.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang kredibel,”kata Friderica
Ia menilai tantangan utama Indonesia bukan hanya menyediakan sumber pembiayaan, melainkan memastikan dana investasi mengalir kepada proyek-proyek yang layak, memiliki kredibilitas, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” tegas Friderica.
Sebagai negara berkembang sekaligus anggota G20, Indonesia membutuhkan pembiayaan transisi untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan. Di sisi lain, Indonesia juga tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mendukung agenda tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan standar pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), serta penyusunan panduan pembiayaan transisi dan rencana transisi bagi sektor jasa keuangan.
Selain penguatan regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai skema pembiayaan inovatif kepada investor internasional, salah satunya melalui platform Satu Karsa yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan. Platform blended finance tersebut mendukung proyek karbon berbasis alam melalui kegiatan reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi.
Menurut Friderica, pengelolaan aset alam Indonesia secara transparan dan berintegritas dapat menjadi daya tarik bagi investor jangka panjang sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, OJK juga menegaskan komitmennya memperkuat integritas pasar karbon nasional. Melalui pengawasan perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), OJK ingin memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki data yang akurat, dapat ditelusuri, dan terhindar dari penghitungan ganda sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.
Di sela-sela kegiatan, OJK melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengelolaan risiko iklim, serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
OJK juga berdialog dengan London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai penguatan sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan agar pembiayaan proyek-proyek transisi semakin menarik bagi investor.
Melalui berbagai kerja sama internasional tersebut, OJK berharap dukungan global tidak hanya hadir dalam bentuk standar dan regulasi, tetapi juga melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang, pembagian risiko, pengembangan data dan metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar guna mempercepat terwujudnya ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia. (lid)
