IDETORIAL.com, Kupang ,-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mendorong sistem koordinasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Pemerintah Kota Kupang menjadi model bagi seluruh kabupaten/kota di NTT.
Menurut Gubernur, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola, pengawasan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga tingkat kecamatan dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan program berjalan efektif.
Selain membangun sistem pengawasan, Pemerintah Kota Kupang juga melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok kebutuhan pangan. Model tersebut, kata Melki, mampu memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi program MBG.
“Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Konsolidasi dan koordinasi yang sudah dibangun perlu terus diperkuat agar manfaat program ini semakin dirasakan masyarakat,”kata Melki Laka Lena, Minggu 28 Juni 2026
Ia menilai MBG memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menciptakan pasar bagi produk-produk lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong mengutamakan penggunaan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari NTT agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.
“Program ini harus menjadi penggerak ekonomi rakyat. Produk-produk lokal harus menjadi pilihan utama sehingga manfaat MBG tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha,” katanya.
Gubernur juga meminta pelaksanaan MBG diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting dan malnutrisi melalui pemetaan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia yang dihasilkan.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, Chris Widodo, mengungkapkan hingga saat ini terdapat 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang.
Untuk menjaga mutu pelaksanaan program, Pemerintah Kota Kupang membentuk Satgas MBG hingga tingkat kecamatan. Satgas tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan, kondisi dapur, pengelolaan limbah, kelengkapan sertifikasi, hingga penerapan standar higiene dan sanitasi.
“Satgas ini akan memastikan quality control berjalan dengan baik, mulai dari kualitas makanan, kondisi dapur, pengelolaan limbah, hingga kelengkapan sertifikasi dan standar higiene sanitasi. Ini penting agar pelaksanaan MBG benar-benar aman, sehat, dan berkualitas,” jelas Chris.
Ia menegaskan Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga seluruh SPPG harus terus memperbaiki tata kelola, kualitas layanan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
Christian juga meminta seluruh koordinator wilayah dan koordinator kecamatan memastikan layanan MBG menjangkau kelompok sasaran di Posyandu, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan stunting.
“Sebagian besar sekolah sudah terlayani dengan baik, namun Posyandu masih memerlukan perhatian lebih. Kelompok ini sangat menentukan keberhasilan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi mendatang,” katanya.
Rapat koordinasi Satgas MBG tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang agar pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, serta memberi dampak terhadap peningkatan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
