IDETORIAL.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), sebagai upaya memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta membangun rantai nilai komoditas yang lebih tangguh.
Peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Senin,22 Juni 2026, menandai babak baru kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kedutaan Besar Swiss, dan UNDP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Program SLPI Fase II akan berlangsung pada periode 2026–2029 dengan dukungan pendanaan sebesar 1,6 juta franc Swiss. Program ini akan dilaksanakan di lima provinsi, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, mengatakan peluncuran fase kedua program ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss.
Menurutnya, keberhasilan fase pertama program yang berlangsung pada 2023–2025 menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap berkelanjutan tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan hutan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses pasar yang lebih luas.
“Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
SLPI Fase II hadir pada saat Indonesia menghadapi tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan tanpa mengabaikan pelestarian sumber daya alam.
Kepala Unit Nature and Low Carbon Development UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila masyarakat menjadi bagian dari solusi.
Melalui program ini, UNDP mendukung terbentuknya platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan berbagai upaya menuju tujuan bersama.
“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” katanya.
Berbeda dengan fase sebelumnya, SLPI Fase II akan memberikan fokus lebih besar pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sistem pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan fase pertama sekaligus untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa lanskap Indonesia merupakan aset nasional yang harus dijaga keberlanjutannya sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, fase kedua program ini menjadi kesempatan untuk memperkuat praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak sekaligus mengintegrasikannya ke dalam sistem pemerintahan, perencanaan, dan pembiayaan nasional.
“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat lapangan, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Peluncuran SLPI Fase II menjadi simbol komitmen bersama Indonesia, Swiss, dan UNDP dalam menjaga kelestarian lanskap, memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan, serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.(lid)
