IDETORIAL.com , Kupang -Pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani pekerja anak yang masih beraktivitas di jalanan. Tidak hanya melakukan penertiban, pemerintah juga menelusuri kondisi keluarga anak-anak tersebut untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan mereka bekerja hingga larut malam.
Langkah itu terlihat dalam operasi penjangkauan yang dipimpin langsung Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, Sabtu, 13 Juni 2026 malam. Sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi anak-anak berjualan, termasuk kawasan Jalan El Tari, menjadi sasaran kegiatan tersebut.
Operasi melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Anak-anak yang ditemukan bekerja di jalanan tidak hanya didata, tetapi juga diantar pulang ke rumah untuk dilakukan asesmen sosial terhadap kondisi keluarganya.
Wali Kota Kupang mengatakan penanganan pekerja anak harus dilakukan dengan memahami penyebab utama yang mendorong mereka turun ke jalan.
“Penanganan harus menyentuh akar persoalan. Kami ingin mengetahui apakah ada kendala ekonomi, usaha keluarga yang tidak berjalan, atau bantuan sosial yang belum diterima sehingga anak-anak terpaksa bekerja,” ujarnya.
Dalam salah satu kunjungan ke rumah keluarga anak yang terjaring, pemerintah menemukan kondisi ekonomi yang cukup berat. Seorang anak diketahui membantu memenuhi kebutuhan sekolah dengan berjualan kerupuk setelah kakeknya mengalami stroke dan neneknya tidak lagi dapat bekerja akibat kecelakaan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkot Kupang langsung berkoordinasi dengan perangkat kelurahan, RT, Dinas Sosial, dan DP3A untuk menyiapkan berbagai bentuk bantuan. Intervensi yang direncanakan mencakup pengurusan dokumen kependudukan, akses program bantuan sosial, layanan kesehatan melalui BPJS, bantuan pangan, dukungan usaha mikro, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni.
Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa, anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang, tanpa terbebani tanggung jawab ekonomi keluarga.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban memastikan hak-hak anak terlindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang yang aman.
“Hari ini bersama Walikota, Kita datang dan memastikan agar anak – anak tidak keluar lagi di malam hari, karna mempengaruhi bagaimana besok mereka di sekolah,” terang Serena.
Pemkot Kupang juga menyoroti berbagai risiko yang dihadapi anak-anak yang bekerja di jalanan, seperti potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan terhadap proses belajar, serta dampak kesehatan akibat kurangnya waktu istirahat.
Data pemerintah menunjukkan jumlah anak yang beraktivitas di jalanan mulai menurun dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut seiring dengan patroli rutin yang dilakukan Satpol PP sebanyak tiga kali dalam sepekan. Meski demikian, pemerintah menilai persoalan pekerja anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan terhadap keluarga rentan.
Melalui pendataan yang terus diperbarui dan koordinasi antarperangkat daerah, Pemerintah Kota Kupang berupaya membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya responsif terhadap kasus yang muncul, tetapi juga mampu mencegah anak kembali bekerja di jalanan akibat tekanan ekonomi keluarga.(lid)
