GULIR UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Sekretaris Menteri Kemendukbangga Prof. Budi Setiyono menekankan keluarga berencana sebagai investasi strategis

UNFPA, AVPN dan Campaign for Good Dorong Investasi Strategis Atasi Krisis Fertilitas di Indonesia

IDETORIAL.COM, Jakarta – Di tengah kekhawatiran seputar penurunan angka kelahiran, laporan UNFPA tentang Situasi Kependudukan Dunia 2025 memberikan bukti bahwa krisis fertilitas yang sesungguhnya bukanlah karena orang tidak ingin memiliki anak, melainkan karena mereka tidak mampu menciptakan keluarga yang mereka inginkan.

Dalam rilis tertulis, Selasa, 24 Februari 2026, Berdasarkan data baru dari survei UNFPA/YouGov yang mencakup 14 negara—termasuk Indonesia—laporan tersebut menemukan bahwa lebih dari 60% responden di seluruh dunia sebenarnya ingin memiliki dua anak atau lebih.

Di Indonesia, persentasenya bahkan lebih tinggi, yaitu lebih dari 70%. Namun, satu dari lima orang di seluruh dunia memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), jaringan investasi sosial AVPN, dan platform penyaringan komunitas Campaign for Good, menyelenggarakan acara dialog tingkat tinggi bertema “Beyond the Numbers: Investing in Indonesia’s Future Families”.

Menghadirkan sekitar 70 perwakilan pemerintah, pemimpin sektor swasta, dan organisasi filantropi, diskusi tersebut membingkai ulang perdebatan global tentang fertilitas, dan mendorong sektor swasta dan filantropi Indonesia untuk berinvestasi dalam kebijakan yang mendukung otonomi reproduksi—hak individu untuk secara bebas dan aman memutuskan apakah, kapan, dan dengan siapa ia ingin memiliki anak.

DPR RI Tetapkan Lima Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

Direktur Regional UNFPA Asia-Pasifik ad interim, Dr. Aleksandar Sasha Bodiroza, menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam isu ini selama diskusi panel. “Otonomi reproduksi adalah hak asasi manusia fundamental dan landasan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Untuk mengatasi krisis fertilitas yang sesungguhnya, tambah Aleksandar Sasha Bodiroza, kita harus mengatasi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan beban pengasuhan yang tidak merata. Ini adalah investasi strategis dalam ketahanan ekonomi jangka panjang dan sumber daya manusia.

Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Prof. Budi Setiyono, menyororti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun keluarga, seperti pembangunan sumber daya manusia, mengatasi dispartias dalam tingkat kelahiran, dan meraup bonus demografi.

“Keluarga berencana adalah strategi ekonomi yang membangun kualitas sumber daya manusia,”kata Prof. Budi Setiyono

Berinvestasi pada keluarga berencana mengurangi biaya layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, partisipasi dan produktivitas perempuan, dan meningkatkan kualitas penduduk usia produktif.

PMPP TNI Tunjukkan Kesiapan Peacekeeper Indonesia di Hadapan Delegasi PBB

 “Kita perlu bekerja lebih dekat dengan sektor swasta yang secara langsung memengaruhi keputusan dan stabilitas keluarga, Kemitraan publik-swasta meningkatkan jangkauan dan dampak layanan, dan menciptakan ketahanan demografis jangka panjang.”tambah Prof. Budi Setiyono.

Peran sektor swasta sebagai mitra pembangunan menjadi benang merah diskusi.

Wakil Ketua Britcham Indonesia dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Pemerintah, Prudential Life Assurance,  Mercy Francisca, mengatakan, Indonesia telah mengambil langkah penting dengan UU No. 4/2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, yang mengatur cuti ayah.

“Prudential memberikan cuti ayah selama 20 hari kerja untuk membangun ketahanan keluarga, Kalau kita serius tentang masa depan keluarga Indonesia, sektor swasta harus merancang sistem di mana kinerja tinggi dan kesejahteraan berdampingan satu sama lain.”terang Mercy.

Country Director AVPN Indonesia, Charlie Hartono, menyimpulkan diskusi ini dalam pidato penutupannya, respons terhadap tantangan fertilitas memerlukan kolaborasi strategis lintas sektor. Sebagai jaringan investasi sosial, AVPN berperan sebagai penghubung dan katalisator, mendorong pertukaran pengetahuan, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, serta memperkuat sinergi antara filantropi dan sektor swasta untuk menghadirkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Akses terhadap pilihan dan informasi yang memadai merupakan bagian penting dalam memperkuat partisipasi ekonomi, ketahanan keluarga, serta mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka panjang,”tutup Charlie.

error: Konten ini dilindungi !!
× Advertisement
× Advertisement