IDETORIAL.com, Kupang – Terminal Oebobo, simpul utama perjalanan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kondisi masih jauh dari standar pelayanan publik.
Sejumlah fasilitas mendasar tidak tersedia, seperti layanan kesehatan serta sarana prasarana bagi kelompok rentan, fasilitas penunjang lainnya, termasuk tidak adanya tempat ibadah (musala), tidak adanya unsur keamanan, ruang tunggu yang kurang layak, dan media informasi pelayanan yang belum berfungsi secara optimal.
Hal ini menjadi temuan Ombudsman NTT saat melakukan pemantauan intensif kesiapan layanan transportasi darat, yang difokuskan pada aspek keselamatan, ketersediaan fasilitas, serta pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai pengguna layanan menjelang Hari Raya Idul Fitri (lonjakan arus mudik).
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi Terminal Oebobo masih jauh dari standar pelayanan publik,”tegas Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTT, Alberth Roy Kota, Kamis, 19 Maret 2026
Temuan: Fasilitas Dasar Tidak Tersedia, Sistem Pengawasan Lemah
Sejumlah fasilitas mendasar tidak tersedia, seperti layanan Kesehatan serta sarana prasarana bagi kelompok rentan, fasilitas penunjang lainnya, termasuk tidak adanya tempat ibadah (musala), tidak adanya unsur keamanan, ruang tunggu yang kurang layak, dan media informasi pelayanan yang belum berfungsi secara optimal.
Pada aspek keselamatan, ramp check kendaraan dilakukan, namun tidak dilakukan secara rutin, karena petugas pengecekan bukan berasal dari internal UPTD.
Hal ini terkonfirmasi bahwa tidak adanya petugas ramp check di Terminal Oebobo saat pemantauan dilakukan. Alat pemadam kebakaran (APAR) yang tersedia, tidak dalam kondisi siap pakai sehingga berisiko tidak dapat digunakan saat keadaan darurat.
Selain itu, jalur evakuasi darurat tidak tersedia secara jelas hingga sistem pelayanan tiket belum terintegrasi dengan baik. Pengawasan di lapangan juga masih lemah, terutama terhadap praktik percaloan, pengaturan kendaraan, serta penyelenggaraan layanan secara keseluruhan. Meskipun terdapat petugas pelayanan dan pengaduan, sistem pendukungnya belum berjalan efektif.
Ombudsman: Masalah Serius, Harus Segera Dibenahi
Ombudsman NTT menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi darat yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kekurangan fasilitas ini tidak dapat dianggap sepele, karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas layanan yang aman dan layak. Kondisi ini harus segera dibenahi,” tegas Roy.
Ombudsman NTT akan terus dan komit melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak UPTD Terminal Oebobo guna memastikan adanya langkah konkret perbaikan dari penyelenggara layanan.
“Kami akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan agar, setiap warga negara dapat melakukan perjalanan mudik dan menggunakan layanan transportasi darat yang prima, dilayani dengan hormat, dijamin keselamatannya, serta mendapatkan bantuan apabila mengalami kesulitan melalui ruang komunikasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik” tandas Roy.
Kepala UPTD Terminal Oebobo Max As mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam penyediaan pelayanan. Ia menyampaikan bahwa keterbatasan, anggaran dan sumber daya menjadi salah satu kendala.
“Sebelumnya, kami sudah menyampaikan hal ini (kekurangan-red) kepada Dinas Perhubungan Provinsi NTT, tapi tentunya ada prosedur dan proses yang harus dilalui sebelum sampai pada fase penyediaan,”jelas Max
Namun demikian, dirinya juga tak menampik seluruh temuan dan masukan atau rekomendasi dari Ombudsman NTT, dan janji untuk segera melakukan perbaikan secara bertahap, serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan.
Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri, Ombudsman NTT meminta agar masyarakat turut aktif menyampaikan keluhan kepada Ombudsman, jika menemui adanya permasalahan dalam mengakses pelayanan publik, ini menjadi langkah penting untuk menciptakan perjalanan yang aman, nyaman dan berpihak pada hak masyarakat pengguna layanan. (Lid)
