IDETORIAL.com, Jakarta — Pemerintah Indonesia bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan Kerangka Kerja Program Negara atau Country Programming Framework (CPF) 2026–2030.
Kerangka kerja lima tahun ini diarahkan untuk mempercepat transformasi sistem pangan dan pertanian Indonesia agar lebih berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai risiko.
Peluncuran CPF berlangsung di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Kerja sama tersebut menjadi pijakan strategis bagi Indonesia dan FAO dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan.
CPF 2026–2030 mengusung prinsip FAO melalui agenda “Empat yang Lebih Baik”, yakni produksi yang lebih baik, gizi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, serta kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun.
Dalam lima tahun mendatang, kemitraan Indonesia dan FAO akan diarahkan pada tiga bidang utama. Pertama, transformasi sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga, pengembangan sistem terintegrasi yang responsif terhadap risiko melalui pendekatan One Health.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Jumat, 21 Agustus 2026 mengatakan CPF 2026–2030, sejalan dengan agenda pemerintah untuk membangun sistem pangan berbasis ekoregion yang sehat, berkelanjutan, dan tangguh.
Kerangka kerja sama tersebut juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana menjadi bagian dari arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
“Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang,” ujar Teguh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menilai dukungan FAO selama ini telah memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama melalui bimbingan teknis, penguatan kapasitas, dukungan kebijakan, serta akses terhadap pengetahuan dan pengalaman internasional.
Namun, kerja sama ke depan diharapkan tidak berlangsung satu arah. Indonesia juga didorong menjadi negara yang aktif berbagi pengalaman dan inovasi dalam bidang pangan dan pertanian kepada negara lain.
“Kami ingin hubungan Indonesia-FAO semakin berkembang menjadi kemitraan dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan dukungan teknis, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran melalui pertukaran pengetahuan serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular,” kata Suwandi.
CPF 2026–2030 disusun melalui konsultasi dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunannya juga mempertimbangkan pembelajaran dari pelaksanaan CPF sebelumnya.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal mengatakan pendekatan lintas sektor menjadi penting karena persoalan pangan tidak dapat dipisahkan dari isu kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi.
“CPF dirancang berdasarkan pendekatan komprehensif yang mengakui bahwa berbagai sektor—seperti pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, perlindungan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi—saling terkait erat dan bukan merupakan entitas yang terpisah,” ujar Rajendra.
Butuh Investasi USD 95 Juta
Peluncuran CPF juga menjadi momentum untuk mendorong peningkatan investasi dalam transformasi sistem pangan dan pertanian Indonesia.
FAO mencatat sistem pangan saat ini menimbulkan biaya tersembunyi terhadap kesehatan, lingkungan, dan masyarakat. Di Indonesia, biaya tersembunyi tersebut diperkirakan mencapai USD 319 miliar, yang antara lain berkaitan dengan penyakit tidak menular, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.
Di sisi lain, sekitar 68 persen penduduk Indonesia masih belum mampu membeli pola makan sehat berdasarkan laporan FAO The State of Food and Agriculture 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan produksi. Akses masyarakat terhadap pangan bergizi, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, hingga kesejahteraan petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi sistem pangan.
Untuk menjalankan CPF 2026–2030, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai USD 95 juta selama lima tahun.
Pemerintah Indonesia dan FAO mendorong penguatan penganggaran, mobilisasi pendanaan campuran (blended finance), co-investment, serta keterlibatan sektor swasta. Pendanaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperluas inisiatif yang berhasil agar dapat diterapkan secara nasional.
“FAO tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat perubahan transformatif pada sistem pangan-pertanian, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rajendra.
(Lid)
