IDETORIAL.com, Kupang — Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong kelor atau daun marungga, dikembangkan menjadi komoditas bernilai tambah yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dorongan itu disampaikan Destry saat menyambangi pabrik pengolahan kelor dan sorgum milik PT La Moringa Indonesia di Kota Kupang, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Destry melihat langsung proses pengolahan kelor, mulai dari penyortiran bahan baku hingga pengemasan produk jadi dan setengah jadi. Ia menilai La Moringa menjadi contoh usaha yang mampu mengolah potensi lokal sekaligus membangun keterhubungan dengan petani dan tenaga kerja masyarakat.
“Ini luar biasa dan sesuai dengan kebijakan kami di Bank Indonesia, di mana La Moringa ini bisa masuk sampai inklusi, ke masyarakat, ke petani,” kata Destry.
La Moringa berdiri sejak 2014 dan merupakan usaha menengah binaan Kantor Perwakilan BI NTT. Perusahaan tersebut mengembangkan sejumlah produk berbahan kelor, seperti teh, bubuk kelor, biskuit dan produk setengah jadi.
Produk La Moringa telah dipasarkan hingga Jepang, Qatar dan Singapura. Perusahaan juga tengah menjajaki pasar Korea Selatan, Jerman dan sejumlah negara Eropa.
Bagi Destry, kemampuan La Moringa menembus pasar internasional menunjukkan potensi komoditas lokal NTT dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung ekosistem usaha yang terhubung dari petani hingga pasar.
Ia menyoroti keberadaan La Moringa sebagai offtaker yang dapat memberikan kepastian pasar bagi petani. Dengan adanya pembeli, petani memiliki kepastian penyerapan hasil produksi selama memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
“Sebagai offtaker, artinya ada kepastian juga bagi petani. Dia menanam, pasti ada yang membeli sepanjang kualitasnya memenuhi standar yang sudah ada,” ujarnya.
Menurut Destry, pengembangan kelor juga memiliki peluang untuk mendukung ketahanan pangan. Selain dapat diolah menjadi berbagai produk, kelor memiliki kandungan gizi yang dinilai potensial untuk dikembangkan lebih luas.
“Ini bisa jadi opsi bagi pemerintah mendorong ketahanan pangan Indonesia, karena kelor ini juga sangat bergizi,” katanya.
Untuk memperkuat sektor tersebut, BI memiliki kebijakan makroprudensial yang mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk pertanian dan agribisnis.
Destry menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor sasaran dapat memperoleh insentif berupa pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan BI.
Menurut dia, kebijakan tersebut diharapkan membuat likuiditas perbankan lebih banyak mengalir ke sektor produktif dan padat karya.
“Kalau ini mendapatkan kredit dari bank, mestinya bank itu juga tidak akan rugi, karena dia akan mendapat kembalian lagi likuiditas dari Bank Indonesia sehingga dia bisa terus kembali menyalurkan kepada sektor-sektor produktif,” ujarnya.
Destry mengatakan dukungan terhadap usaha seperti La Moringa tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pembiayaan. BI melalui kantor perwakilan di daerah juga mendorong pengembangan UMKM, termasuk memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan petani.
Ia menekankan pembangunan ekonomi harus memberikan dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Yang kita inginkan, Bank Indonesia bagaimana pembangunan kita ini bisa impactful, bisa inklusif dan bisa bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah dan juga perbankan,” katanya.
Bagi Destry, keberhasilan La Moringa menembus pasar Jepang menjadi bukti bahwa NTT memiliki komoditas lokal yang mampu bersaing di pasar internasional.
“Sekarang terbukti Jepang saja impor dari kita,” katanya.
Ia mendorong potensi tersebut terus dikembangkan melalui sinergi antara petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, perbankan dan BI agar kelor tidak hanya menjadi produk ekspor, tetapi juga menjadi sumber nilai tambah bagi masyarakat NTT.
Sementara itu, Owner La Moringa dr. Andree Hartanto mengatakan perusahaan siap menjadi offtaker hasil kelor petani dalam mendukung rencana program Tanam Sejuta Pohon Kelor yang diharapkan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami siap jadi offtaker dengan acuan harga Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per kilo,” ujar Andree.
Menurut Andree, kepastian pasar tersebut diperlukan untuk mendorong petani meningkatkan produksi sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan.
La Moringa juga terus memperluas pasar ekspor. Setelah memasuki Jepang, Qatar dan Singapura, perusahaan tengah menjajaki pasar Korea Selatan, Jerman dan sejumlah negara Eropa.
Andree mengatakan dukungan BI selama ini turut membuka akses La Moringa ke pasar internasional melalui berbagai kegiatan perdagangan dan promosi.
Namun, perluasan pasar global masih menghadapi tantangan pemenuhan sertifikasi keamanan pangan. Calon pembeli dari luar negeri membutuhkan sertifikasi seperti FSSC dan ISO, yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Pembeli dari luar negeri membutuhkan sertifikasi keamanan pangan, contohnya FSSC, ISO dan lainnya, dan itu membutuhkan biaya,” kata Andree.
Ia berharap pemerintah dan BI dapat membantu pemenuhan sertifikasi tersebut agar peluang ekspor ke pasar baru dapat direalisasikan.
(Lidia)
